NUNUKAN, Utang Pemkab Nunukan, ternyata membuat ketua DPRD Rahma Leppa gerah. Dia tak ingin di akhir pemerintahannya bersama bupati Asmin Laura Hafid, masih menyisahkan bengkalai tak tuntas.
Sesi diskusi saat acara MoU antara Pemkab Nunukan dan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kaltara di kantor bupati, seketika menjadi tegang, Kamis, 9 Juni. Momen tegang itu ketika Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa berbicara mengenai utang yang masih menggerogoti pemda.
Dia tak ingin pada akhir masa jabatannya dan bupati meninggalkan utang. Makanya dia meminta tolong ke Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Wahyu Prihantoro agar ada solusi, untuk menuntaskan masalah tersebut.
“Saya bingung kok utang pemerintah sekin tidak dilunasi. Setelah selesai jabatan saya dan meninggalkan utang, apakah itu citra yang baik,” ungkapnya, pagi tadi.
Dia berharap agar ada upaya ke pemerintah pusat, agar beban utang ini kian berkurang. Jangan sampai utang tersebut awet dan bertahan sampai masa jabatannya tuntas.
Dia menganggap kritikan yang masuk ke pemerintah adalah hal yang biasa terjadi. Bupati, kata dia, harus siap dikritik. Namun yang terpenting, urusan utang pemda sudah harus tuntas sebelum dirinya turun jabatan pada 2024 mendatang.
Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid juga akan tetap berupaya menuntaskan bengkalai utang pemerintah, selama masa kepemimpinannya.
Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Wahyu Prihantoro mengatakan dengan kondisi saat ini, mau tidak mau pemerintah harus utang untuk membiayai berbagai kebutuhan. Apalagi pemasukan negara memang tak sebanding dengan rencana pembagunan yang disiapkan.
Namun, kata dia, bukan berarti kata utang tersebut menjadi konotasi yang buruk. Apalagi tak hanya pemerintah daerah saja, pusat pun juga punya utang namun semua digelontorkan untuk pembangunan. (*)
