FAJAR, NUNUKAN — Tren realisasi belanja daerah di Pemkab Nunukan dinilai masih rendah. Cenderung menunda pekerjaan, yang bisa ditrender lebih cepat.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro menilai lambatnya serapan anggaran disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya keterlambatan realisasi belanja modal.
Pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan di awal tahun, justru tertunda di pertengahan. Akibatnya penumpukan akan terjadi jelang tutup tahun anggaran.
Dia melihat, beberapa pemda termasuk di Nunukan mengalami sedikit kemunduran dari segi serapan dan realisasi belanja modal. Padahal tahun-tahun sebelumnya, justru lebih baik.
Wahyu sapaan akrabnya menyebut serapan anggaran terbaik ada di Kabupaten Bulungan. “Kedua baru Nunukan. Kami terus melakukan pembenahan utamanya untuk daerah yang cenderung lambat seperti di Malinau dan Tanah Tidung,” ungkapnya usai MoU dengan Bupati Nunukan di kantor bupati, siang tadi.
Selain belanja modal, kata dia, penyebab keterlambatan serapan anggaran juga ada pada realisasi dana desa. Menurutnya faktor akses teknologi yang terbatas membuat beberapa desa sulit melakukan pencairan.
“Sistem pencairan menggunakan IT. Sementara masih ada 50 persen desa yang belum tersentuh internet, ini akan menghambat prosesnya,” ujarnya.
Sementara serapan untuk APBN, menurutnya Nunukan terbantu dengan adanya proyek PLBN di tiga wilayah. Pelaksanaan ini besarannya hampir setara dengan alokasi APBN di wilayah Kaltara.
Diketahui, total APBN baik di Kaltara mencapai Rp9,9 triliun. Sementara khusus di Nunukan jumlahnya mencapai Rp1,1 triliun lebih.
Diaberharap realisasi belanja daerah bisa semakin membaik tahun ini. Realisasi proyek menurutnya, akan membuat perputaran ekonomi makin kencang.
Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid juga tak ingin menunda reaisasi program. Hanya saja semua tergantung ketersediaan anggaran. Jika dananya siap, akan langsung dibelanjakan.
Di sisi lain, ada regulasi yang juga berbeda dan kian ketat. Apalagi selama beberap waktru terakhir pihaknya juga fokus dalam penanganan Covid-19 hingga pemberdayaan UMKM.
“Saya sudah perintahkan keuangan, jangan depositkan angaran. Ketika sudah siap langsung realisasikan,” tegasnya. (*)