FAJAR, TANNJUNG SELOR — Tim Gubernur Upaya Percepatan Percepatan Pembangunan (TGUPP) terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terkai pembangunan di wilayah perbatasan. Salah satunya dengan Komando Resor Militer (Korem) 092/Maharajalila Tanjung Selor, beberapa waktu lalu.
Ketua TGUPP Bastian Lubis bahkan turun langsung menemui Komandan Korem (Danrem). Kata dia upaya ini dilakukan agar, langkah pembangunan di wilayah perbajalan bisa terakselerasi dengan baik. Tak hanya dari pemerintah saja, dukungan berbagai pihak termasuk TNI menurutnya juga sangat penting untuk mewujudkan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Saat berkunjung alhamdulilah, sudah diterima baik dan banyak yang telah kami diskusikan. Mungkin ada tindaklanjutnya ke depan,” kata Bastian Lubis dalam pertemuannya dengan Danrem Brigjen TNI Rifki E, di Pangkalan Militer Jalan Semangka Tanjung Selor, Senin (25/7/2022).
Ternyata, sambungnya, memang Angkatan Darat (TNI) khusunya berkerja untuk pembangunan perbatasan yang nantinya bisa bersama-sama seperti daerah-daerah perbatasan dalam hal untuk percepatan pembangunan.
“Penyamaan persepsi untuk satukan pendapat agar gerakan lebih bersinergi dan cepat. Ini kita laporkan ke Pak Muldoko, maupun ke presiden, karena TGUPP ‘kan bisa langsung lapor kepresiden dan Allhamdulilah, sampai sekarang kita belum ada hambatan,” jelas Ketua TGUPP.
Kunjungan Bastian Lubis ke Korem 092/Maharajalila Tanjung Selor, pertama untuk melakukan kordinasi soal investasi di wilayah perbatasan. Kedua, dalam rangka merevitalisasi atau membuat agar lebih hidup dan lebih giat kembali yang namanya sperti Kesultanan Bulungan.
Di sisi lain, untuk mewujudkan komitmen berubah, maju, sejahtera dalam meningkatkan percepatan pembangunan, (TGUPP) seperti yang diketahui juga merupakan pendamping gubernur beserta para organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pembangunan.
Tim TGUPP bertugas membantu gubernur melakukan pengkajian dan analisis kebijakan gubernur serta dapat memberikan saran dan masukan. TGUPP memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) memberikan pertimbangan dan saran serta masukan ketika penyusunan kebijakan.
Selain itu, melakukan pemantauan maupun evaluasi kepada seluruh OPD sebagai filter penyaring informasi, termasuk berperan pendampingan program prioritas, seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM). Maka, TGUPP merupakan bagian dari mitra kerja OPD untuk membantu pemerintah.
“Alhamdulillah Pak Jenderal sudah banyak mempelajari hal itu(Kesultanan Bulungan) dan itu sejarah lalu, kita lihat ke depan, jangan kebelakang. Bagaimana caranya meningkatkan taraf hidup ataupun juga meningkatkan gairah wisata di Kaltara,” katanya.
Ditambahkan, kalau kita lihat Indek Pembangunan Manusia (IPM) kita sekarang ‘kan rendah sekali, 23 persen. Dia juga berharap TNI bisa turun langsung untuk mengawal adanya penutupan akses jalan di Krayan. Menurutnya ini sangat mempengaruhi perekonomian Kaltara.
Jangan sampai, kata dia, masalah tersebut bisa membuat perekonomian Kaltara makin terpuruk. “Kita ingin fokus untuk memperkuat ekonomi di wilayah penyangga IKN ini. Untuk itu, jangan sampai da segelintir orang yang punya kepentingan, menganggu jalur perdagangan,” tambahnya.
”Iya, kami siap mendukung Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltara. Jangan ragukan kami TNI-AD untuk membantu percepatan pembangunan, khusunya diwilayah Kaltara. Ada beberapa hal tadi yang sudah kita diskusikan dan saya kira memang sudah menjadi tugas kami juga,” kata Danrem Brigjen TNI Rifki E.(*)
