FAJAR, JAKARTA – Rencana penghapusan tenaga honorer, berpeluang batal. Pemerintah pusat telah mencari solusi dan formula, atas masalah honorer.
Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan dan Otda Kemenpan-RB, Jufri Rahman mengatakan, secara maraton Menpan RB telah telah melakukan rapat dgn para pihat terkait yaitu BKN, LAN, KASN bahkan dengan pengurus APKASI, APEKSI dan APPSI untuk mencari solusi alternatif atas permasalahan honorer ini.
Kata dia, jika mengacu kepada PP 49/2018 maka mau tidak mau masalah honorer harus terselesaikan selambat-lambatnya tahun depan. Ada beberapa alternatif yang akan dipertimbangkan oleh Kemenpan diantaranya adalah pengangkatan PPPK diprioritaskan kepada Tenaga Pelayanan Dasar (Guru, medis dan dosen) dan tenaga teknis subtantif.
“Misalnya Damkar, satpol PP (dengan nomenklatur jabatan yg lain karena kalau menggunakan nomenklatur satpol PP akan menabrak ketentuan tentang Satpol PP yang harus dijabat oleh PNS), tenaga laboran, dll,” ungkapnya.
Sampai saat ini, pihaknya intens terus melakukan pembahasan, agar segera ada solusi untuk penyelesaian masalah honorer. Begitupun bagi K-2 yang belum terangkat pada 2013, PPPK 2019, dan seleksi PPPK 2020. (*)
