FAJAR, TANJUNG SELOR – Pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi berdampak terhadap permukiman warga yang berada di dalam kawasan. Direncanakan, pengelola akan merelokasi mereka yang terdampak.
Bupati Bulungan, Syarwani memastikan bahwa masyarakat yang terdampak pembangunan KIHI akan menjadi perhatian Pemkab Bulungan. Karena itu, sosialisasi dan koordinasi harus terus dilakukan. “Masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri itu menjadi bagian yang terintegrasi dan harus saling memberikan support (dukungan) terhadap kawasan industri yang ada di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi,” kata Syarwani, Minggu (23/10).
Dalam hal ini, Pemkab Bulungan berharap kehadiran kegiatan investasi memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di Tanah Kuning-Mangkupadi. “Jangan sampai pembangunan KIHI ini tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Syarwani menilai bahwa kehadiran investasi KIHI merupakan masa depan Bulungan. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat terus bersinergi dengan pemerintah. “Masyarakat harus terus bersinergi dengan pemerintah. Termasuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Saya berharap SDM lokal dapat terserap di KIHI,” harapnya.
Di sisi lain, Pemkab Bulungan berharap agar pengelola kawasan berkomitmen untuk merealisasikan proyek strategis nasional (PSN) tersebut. “Saya yakin pengelola kawasan sudah memiliki target. Saya berharap pembangunan bisa berjalan sesuai target yang sudah ditetapkan,” harapnya.
Sementara itu, Manajer Operasional PT KIPI, Jamal mengatakan, untuk penyerapan tenaga kerja akan dilakukan secara bertahap. Sesuai kebutuhan di lapangan. “Sekarang ini kan kita masih melakukan pekerjaan dasar,” bebernya.
Dalam hal ini, PT KIPI memastikan akan memprioritaskan tenaga kerja lokal di Tanah Kuning-Mangkupadi yang memiliki skill. “Jadi, kita melakukan rekrutmen sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Nantinya, rekrutmen akan lebih banyak ketika kawasan industri sudah beroperasi. Untuk warga yang terdampak pembangunan KIHI dipastikan sudah ada lokasi relokasi yang disiapkan. “Untuk lahan relokasi kita sudah menyiapkan lahan seluas 50 hektare (ha),” ungkapnya.
Menyoal apakah nantinya ada konvensi dari pengelola kawasan, Jamal enggan untuk berkomentar lebih jauh. Pada dasarnya, PT KIPI akan menyiapkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) bagi warga yang terdampak. “Untuk fasum dan fasos saya pastikan akan tetap dibangun oleh pengelola kawasan,” jelasnya. (*)
