FAJAR, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menyayangkan adanya dugaan korupsi dalam pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya pada BAKTI Kominfo 2020-2022. Sebab, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet di Indonesia terlambat.
“Kita sudah terlambat. Kita harus menyelesaikan pembangunan infrastruktur, khususnya pemerataan infrastruktur internet dan telekomunikasi di desa-desa atau dikenal dengan Merdeka Sinyal atau Merdeka Internet di 2020 ini, kan, menjadi satu delay yang cukup panjang di 2023,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (27/1/2023).
Heru mengungkapkan, keterlambatan pembangunan infrastruktur internet dan telekomunikasi ini memperpanjang kesenjangan akses di masyarakat. Imbasnya, belum semua penduduk dapat merasakan layanan tersebut. Padahal, International Telecommunication Union (ITU) memasukkan akses internet, termasuk infrastrukturnya, sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM).
“Kita punya 270 juta lebih penduduk dan sekarang baru sekitar 204,7 juta atau mungkin sekarang meningkat menjadi 210 juta-215 juta (yang memiliki akses internet). Sehingga, masih banyak yang belum mendapatkan layanan internet. Apalagi kalau kita bicara tentang pemerataan, kan, masih ada kesenjangan kecepatan internet antara kota dan dengan desa, Indonesia barat dan Indonesia timur,” tuturnya.
Berdasarkan data, ada sekitar 12.548 desa di Indonesia yang belum mendapatkan internet broadband sebelum pengembangan BTS 4G.
Heru melanjutkan, keberadaan internet dan telekomunisasi memiliki peran vital dalam menjaga perekonomian nasional saat pandemi Covid-19 pada 2020-2022. Sebab, masyarakat masih bisa produktif sekalipun aktivitas dilakukan secara daring (online).
“Kalau enggak (internet dan telekomunikasi), Indonesia sudah hancur-hancuran, resesi berulang-berulang. Dengan kemajuan internet, infrastruktur digital, kita masih bisa tetap bekerja walaupun secara online, bisa tetap belajar walaupun dari rumah,” katanya.
“Kita tidak tahu ke depan akan ada wabah apa lagi, virus apa lagi, tapi setidaknya kita sudah bersiap. Dan di sisi lain, transaksi yang bergantung dengan digital meningkat secara data, seperti e-money sampai Rp400T. Ini, kan, capaian yang cukup besar, belum lagi e-commerce, transportasi online,” imbuhnya.
Heru menambahkan, potensi perekonomian digital di Indonesia tergolong besar. Diproyeksikan mencapai lebih dari US$120 miliar pada 2025 bahkan Rp5.00o triliun pada 2030. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet menjadi vital.
“Jangan berharap kita mendapatkan manfaat dari ekonomi digital kalau infrastrukturnya tidak bagus, kalau infrastrukturnya tidak menyatukan semua Indonesia, tidak tersebar secara merata hingga ke desa-desa,” tegasnya.
Apabila pembangunan infrastruktur internet dan telekomunikasi terganggu, Heru berpendapat, hal itu bakal membuka peluang dunia internasional mengolok-olok Indonesia. Alasannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada forum G20 di Bali, November 2022, mengangkat pembangunan infrastruktur digital di Tanah Air.
“Jadi, kan, kalau kita sendiri bermasalah dalam membangun ekonomi digital, infrastrukturnya mandek, ini memalukan Indonesia, nih. Bisa-bisa Indonesia di antara negara-negara G20, di forum pergaulan internasional, Indonesia dibilang hanya omong doang, ya, karena ternyata pembangunannya masih bermasalah, internet masih ada kesenjangan,” tandasnya.(*)
