FAJAR, NUNUKAN – Para Ulama dalam kedudukannya sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat memiliki peran yang penting dan strategis. Mereka memperkokoh etika moral dan spiritual serta mencerahkan umat dengan ajaran nilai-nilai Islam. Dalam dunia modern, peran, fungsi, dan tanggung jawab ulama tidak akan pernah tergantikan.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, menekankan hal tersebut saat menutup Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) MUI Wilayah IV Kaltara Tahun 2023 pada Sabtu, (9/9/2023).
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pertemuan kantor Bupati lantai 5 Nunukan. Rakorda IV MUI Provinsi Kaltara Tahun 2023 mengusung tema “Peran Strategi Ulama Mengawal Pemilu 2024: Bingkai NKRI dan Ukhuwah Islamiyah”.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi terhadap pelaksanaan Rakorda IV MUI Kaltara Tahun 2023 yang berjalan dengan lancar.
“Saya atas nama pribadi dan selaku Gubernur Kaltara mengucapkan selamat atas lancarnya kegiatan ini. Semoga hasil rapat kerjanya dapat dijadikan petunjuk bagi umat maupun pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan,” kata Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang.
Gubernur juga menekankan bahwa para ulama tidak boleh tinggal diam, apalagi bersikap apatis terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Ulama diharapkan berdiri paling depan untuk menyuarakan kebenaran dan mencegah kerusakan di masyarakat.
Sebagaimana yang diketahui bersama, tidak lama lagi akan memasuki tahun pilkada dan pemilu serentak tahun 2024. Untuk itu, Gubernur mengajak agar MUI, sebagai organisasi yang mewadahi para ulama di Indonesia, memiliki peran yang strategis dalam memberikan pencerahan dan pembelajaran politik yang sehat dan beretika kepada masyarakat.
“Terkhusus MUI Kaltara dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” harap Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang.
Sebagai informasi, turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala FKUB Provinsi Kaltara, Ketua MUI Provinsi Kaltara, jajaran forkopimda Kaltara dan Kabupaten Nunukan, serta perwakilan MUI se-Kaltara. (*)
