FAJAR, TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum, menjadi keynote speaker pada acara ‘Diskusi Visi Misi dan Peta Jalan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Menuju Indonesia Emas 2045’ yang diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta di Hotel Swiss-Bell, Kota Tarakan, Senin (16/10/2023).
Tim Riset Inovatif Produktif (Rispo) UGM yang diketuai oleh Dr. Ratminto, M. Pol. Admin, sedang melakukan kajian yang bertujuan sebagai dasar rekomendasi mengenai reformulasi visi dan misi, peta jalan transformasi kelembagaan, serta peta jalan pengembangan layanan LPDP.
LPDP memiliki peran penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, terutama melalui program beasiswa yang memberikan kesempatan kepada putra-putri Indonesia untuk menempuh pendidikan, termasuk di luar negeri.
Nantinya, rekomendasi tim akan diformulasikan dengan menggunakan pendekatan scenario planning, yang mengedepankan upaya untuk memperkuat kontribusi LPDP dalam mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 dengan memperhatikan perubahan dan tantangan global (megatrends) pada masa depan.
Selain melibatkan stakeholders internal LPDP, identifikasi tren juga melibatkan stakeholders eksternal LPDP. Partisipan dari pihak eksternal ini mencakup Dewan Penyantun dan Dewan Pengawas LPDP (dari Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenag, dan BRIN), anggota DPR Komisi XI, pimpinan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait (Mensesneg, KSP, Kemenpanrb, Bappenas, Kemenakertrans, Kementan, Bapanas, Kemenkes, dan Kementerian ESDM), Kepala Daerah dari kawasan Indonesia Timur, Tengah, dan Barat, pimpinan Perguruan Tinggi, Civitas Akademika, serta tokoh-tokoh dari lembaga non-pemerintah yang terkait.
Dalam kapasitas sebagai keynote speaker, Zainal Arifin Paliwang menyampaikan beberapa hal. Pertama, ia mengungkapkan bahwa rencana visi, misi, dan program LPDP menuju Indonesia Emas 2045 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi Indonesia Emas 2045.
Apalagi, kata Gubernur, Kaltara merupakan wilayah perbatasan yang memerlukan peningkatan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan semangat Nawacita yang diusung oleh Presiden Jokowi, yaitu membangun dari pinggiran, sehingga pemerataan dan upaya percepatan pembangunan di daerah-daerah tersebut dapat segera terwujud.
“Saya minta kolaborasi terus berjalan, apa yang dibutuhkan Kaltara di support penuh oleh LPDP. Sebab, potensi masyarakat, khususnya generasi muda di daerah ini sangat besar dan penting bagi pembangunan Indonesia,” kata Gubernur Kaltara.
Faktor lain, lanjut Gubernur, adalah sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang berlokasi di Kaltara dan telah berkali-kali dikunjungi oleh Presiden Jokowi. Ditambah lagi, Kaltara berperan sebagai pintu masuk Ibu Kota Negara (IKN) dari berbagai sektor.
“Kaltara akan menjadi pintu masuk (ke IKN, red). Tentu kebutuhan SDM harus disiapkan. Saya harap ada semacam klasifikasi dari LPDP, sehingga ini betul-betul bisa diimplementasikan,” pungkas Gubernur Kaltara. (*)
