FAJAR, NUNUKAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menyampaikan jawaban atas pemandangan Umum fraksi fraksi.DPRD Nunukan tentang RAPBD 2024.
Jawaban pemandangan umum tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Nunukan, H.Hanafiah M.Si, melalui Rapat Paripurna ke 15, Rabu (1/11/23) di Kantor DPRD Nunukan.
Jawaban Pandangan Umum Fraksi Demokrat.
Wakil Bupati Nunukan menyampaikan Apresiasi terhadap Pemandangan Umum Fraksi Hanura, Pemkab Nunukan akan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satunya adalah bantuan sosial, Pemkab Nunukan terus melakukan sinkronisasi program dan kegaiatan denfan kementrian terkaitserta data tingkat Kesejahteraan sosial.
Demikian juga dengan dana hibah tetap menjadi perhatian pemkab sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Selain itu Pemerintah Daerah berkomitmen pada bidang pendidikan dengan alokasi anggaran 20 persen dan bidang kesehatan 10 persen dari APBD Nunukan.
“ Pemerintah Daerah Nunukan mengucapkan terimakasih atas dukungan fraksi Hanura terkait peningkatan pendapatan Asli Daerah,” Kata H. Hanafiah, M.Si
Kedepan lanjutnya pemerintah daerah akan lebih memaksimalkan dan terus bersinergi dengan OPD terkait retribusi daerah.
Pemerintah Daerah Jawab Pandangan Umum Fraksi Terhadap RAPBD 2024.3
Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah, M.Si menyampaikan Jawaban Pemkab Nunukan terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Nunukan terkait RAPBD 2024.
Jawaban Pandangan Umum Fraksi Demokrat.
Penurunan proyeksi PAD 2024 dibanding tahun 2023 disebabkan pada sektor pajak BPHTB tahun 2023 terdapat realiasi pembayaran BPHTB HGU PT SIL dan PT SIP.
Namun pada 2024 belum ada informasi terkait penerbitan HGU perusahaan perkebunan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran pajak BPHTB, karena masa berlaku HGU 25 Tahun kecuali pada permohonan HGU baru.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024, Pelayanan Dasar seperti Pendidikan dan Kesehatan merupakan proritas pembangunan dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia.
Dari sisi ekonomi masyarakat pemerintah terus mendorong peningkatan produksi sektor potensial yang berbasis sumber daya lokal untuk terus dikembangkan baik dari hulu hingga hilir.
Demikian juga penyediaan jasa serta peningkatan infrastruktur tematik sektor perekonomian menjadi bagian dalam upaya meningkatkan Indeks pembangunan manusia.
Terkait dampak el nino secara nasional pemkab nunukan akan berkoordinasi dengan kementerian teknis dan terus menjalankan program yang diturunkan ke pemerintah daerah secara khusus menghadapi el nino.
Pemerintah Daerah tetap memfokuskan proritas pembagunan sesuai dengan sasaran dan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Upaya peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan merupakan mendatori menjadi perhatian yang terus diakselerasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Pembangunan infrastruktur juga terus diupayakan untuk meningkatkan produktifitas dan distribusi barang dan jasa.
Penyediaan infrastruktur jalan dan sarana prasarana pertanian dalam menunjang perekonomian mayarakat juga terus diupayakan melalui penyediaan sarpras pertanian dalam arti luas.
“ hal ini sejalan dengan pencapaian visi misi pembangunan daerah 2021 -2026 untuk meningkatkan produktifitas pertanian,” kata wakil Bupati Nunukan.
Suasana Rapat Paripurna Nunukan terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Nunukan terkait RAPBD 2024.
Suasana Rapat Paripurna Nunukan terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Nunukan terkait RAPBD 2024.
Jawaban Pandangan Umum Fraksi PKS
Rumah singgah yang disinggung fraksi PKS dalam pandangan umum fraksi, pemerintah daerah akan mengupayakan hal tersebut. Namun saat ini upaya yang dilakukan terlebih dahulu melakukan kajian ketersediaan lahan.
Pemkab Nunukan melalui Dana DAK 2024 akan membangun poliklinik RSUD Nunukan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat dan menambah ambulance operasional dan genset untuk mendukung layanan kesehatan tersebut.
Perbaikan dermaga penyeberangan sebatik juga menjadi prioritas, selain di binalawan juga dilakukan kegiatan serupa di dibeberapa lokasi lain, seperti dermaga Inhutani, Dermaga Jamaker, Dermaga Lalo Salo sebatik utara dan dermaga sungai bolong.
Namun terkait dengan Dana DAK 2023 sudah dianggarkan pelabuhan baik darat maupun perairan di Sembakung dengan besaran anggaran Rp. 37.6 Miliyar, termasuk jalan Padaelo Sebatik pada 2023 dianggarkan sebesar Rp. 18.2 M, dan dilanjutkan pada 2024 menuju TPA dianggarkan sebesar Rp. 7.6 M.
Tidak meratanya pendistribusian tong gas 3 kg di beberapa kelurahan juga menjadi catatan fraksi PKS, terkait hal ini Pemkab Nunukan terus melakukan komunikasi ke masyarakat. Pengawasan yang dilakukan Pemkab agar distribusi tepat sasaran.
Semua wilayah kelurahan sudah tersedia pangkalan yang ditunjuk, dengan jumlah quota yang telah ditetapkan agen harus terbagi ke semua pangkalan karena pangkalan suplay terakhir ke Masyarakat.
Disektor pertanian, lanjut Hanafiah, M.Si, Pemkab Nunukan mendorong kinerja sektor ini, mengingat sektor ini bagian penting menggerakkan roda perekonomian.
Pemerintah Daerah telah memprogramkan peningkatan produksi pertanian sesuai target RPJMD 2021 – 2026. Hal ini tentunya didukung dengan penyediaan Infrastruktur dan kapasitas penyuluh dan petani yang mampu mengakselerasi pembangunan pertanian melalui kolaborasi dengan Kementerian teknis satuan kerja bidang pertanian.
Demikian juga dengan pupuk subsidi, kebutuhan tersebut telah dialokasi pemerintah sesuai dengan rencana defitif kebutuhan kelompok melalui aplikasi simultan dasar menentukan E-Alokasi, termasuk pendidikan dan pelatihan petani.
“ Pemerintah Daerah juga mendorong penyediaan pupuk non Subsidi khusus padi sawah, ladang, dan POC padi Krayan, hal tersebut mengantisipasi kekurangan pupuk subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah,” ungkap wakil bupati Nunukan.
Selain dibidang pertanian, bidang sosial juga menjadi perhatian Pemkab Nunukan, Pemda terus memastikan pemberian bantuan tepat sasaran, pengawasannya pun diawali dari proses perencanaan dan pelaksanaan program untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
Jawaban Pandangan Umum Fraksi PPN.
Menjawab Pandangan Umum Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN), Wakil Bupati Nunukan menyampaikan Pemerintah Daerah senantiasa fokus pada Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.
Pemerintah terus mendorong komunikasi dan pengusulan penyediaan listrik di desa desa, hal ini dilakukan sesuai kewenangan dan pemerintah pusat melalui skema pasang listrik gratis melalui PT. PLN Persero.
Mengantisipasi blank spot di Kabupaten Nunukan terutama di wilayah empat Kabupaten Nunukan, saat ini sudah terbangun 47 BTS yang tidak terjangkau oleh pihak swasta, Vsat merupakan provider alternative yang terpasang di Kantor Pemerintah, Kantor Desa, Sekolah dan Puskesmas.
Pemkab juga telah memprogramkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bahkan pelayanannya ditingkatkan agar akses layanan kesehatan dapat dimanfaatkan masyarakat Nunukan termasuk distribusi obat – obatan.
“ Infrastruktur tersebut secara bertahap ditingkatkan dan disesuaikan dengan alokasi anggaran,” kata Wakil Bupati Nunukan.
Jawaban Pandangan Umum Fraksi GKP.
Pandangan Umum Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP) yang menyoroti Pendidikan dan Kesehatan juga menjadi perhatian Pemerintah Daerah.
Akses jalan menuju SMAN 2 Nunukan Selatan anggarannya telah dialokasikan melalui APBD Perubahan.
Begitu juga dibidang kesehatan hal ini merupakan mandatori spanding dan menjadi prioritas daerah, termasuk akses jalan puskesmas LAPRI dan RSP Krayan seiring dengan penyediaan aliran listrik dan infrastruktur lainnya.(*)
