FAJAR, SAMARINDA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkumham Kaltim) bersama pemerintah Kaltim dan Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan penghargaan kabupaten/kota peduli HAM (KKPHAM) tahun 2023.
Pemberian penghargaan yang merupakan perayaan ke 75 hari HAM yang berlangsung di Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/12/2023).
Penghargaan diberikan pada tujuh kabupaten/kota di Katim dua diantaranya berasal dari Kaltara atas komitmenya dalam memajukan HAM.
Kanwil Kemenkumham Kaltim sebagai perpanjangan tangan Dirjen HAM bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melindungi HAM. Pelayanan Publik berbasis HAM (P2HAM) dan mendorong penegakan serta pembentukan gugus tugas bisnis dan HAM.
Dalam rangka peringkatan hari HAM ke 75 tahun, dengan tema “Harmoni dalam Keberagaman” kabupaten/kota peduli HAM menjadi instrument politik untuk meraih kesetaraan serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kanwil Kemenkumham Kaltim, Gun Gun Gunawan menyatakan ada beberapa kriteria penilaian KKPHAM. Meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Dari beberapa indikator penilaian sehingga Kabupaten Bulungan layak mendapat penghargaan kabupaten peduli HAM. Diantaranya, ha katas bantuan hukum mendapat capaian nilai 60, ha katas informasi capaian nilai 85, hak turut serta dalam pemerintahan mendapat nilai 100. Ha katas keberagaman dan pluranisme nilai 90, hak ataskependudukan nilai 90, hak atas kesehatan 90,5. Hak atas pendidikan 82, hak atas pekerjaan nilai 66, ha katas lingkungan yang baik sehat dan hak atas perumahan yang layak nilai 93, hak anak dan perempuan nilai 62.
Meski tidak bisa hadir langsung menerima penghargaan tersebut, Bupati Bulungan Syarwani.,S.Pd,.M.Si mengucapkan terimakasih pada seluruh masyarakat serta semua pihak sehingga dapat dicapai penghargaan kabupaten peduli HAM tahun 2023.
“Saya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan semua pihak di Kabupaten Bulungan. Atas segala upaya dan kerja keras kita bersama dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan dan penegakan HAM sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama di Bulungan,”tuntasnya (***)
