FAJAR, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, M.Hum diwakili Staff Ahli Bidang Hukum, Robby Yuridis Harman, S.Sos., M.T., membuka acara Focus Group Discussion (FGD), lintas instansi dan stakeholder yang digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, bekerjasama dengan Universitas Hasanudin dalam rangka menyusun peta rawan konflik di Benuanta, Kamis (12/9).
“Saya mengucapkan terimakasih atas kehadiran bapak dan ibu sekalian. Tentu kehadiran kita sebagai bentuk kepedulian akan keamanan dan stabilitas kondisi daerah. Hal ini dibutuhkan demi lancarnya program-program pembangunan di daerah,” ucap gubernur dalam sambutan yang dibacakan.
Kaltara dengan perkembangannya yang dinamis serta kekayaan alam yang melimpah memiliki potensi besar untuk tumbuh dan bekembang untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya bersama.
“Baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan membangun infrastruktur yang memadai, selain itu untuk mewujudkan pertumbuhan pemerataan pembangunan, dan pengembangan Kalimantan Utara yang perlu menjadi perhatian adalah kondusifitas dan keamanan,” tambahnya.
Peran serta warga masyarakat dalam menjaga kondusifitas dan keamanan wilayahnya begitu penting serta penanganan apabila sudah terjadi konflik.
“Menyadari rumitnya suatu konflik untuk itu pemerintah provinsi menyadari perlu menyusun peta rawan konflik diantaranya dengan melalui proses FGD pada hari ini. Penyusunan peta rawan konflik dimaksud, memetakan potensi-potensi konflik, yang ada di provinsi Kalimantan Utara, dan melakukan pendataan pristiwa konflik yang pernah terjadi, dengan tujuan tercipta pedoman pencegahan konflik, sebagai bentuk antisipasi terjadinya konflik,” ucap Gubernur di paruh akhir sambutannya.
Sekertaris Universitas Hasanuddin, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D mengungkapkan, memetakan peta rawan konflik membutuhkan informasi baik sejarah terjadinya konflik atau adanya kelompok potensial yang menjadi sumber konflik, dan hal lain pemicu konflik.
“Kami akan lebih banyak mendengarkan pada focus group discussion kali ini, mendengar masukan, untuk nanti bisa memperkaya dokumen agar sampai kepada dokumen yang menggambarkan secara real bahwa di Kaltara itu seperti apa konflik itu dan bagaimana cara menanganinya,” ucapnya.
Dirinya berharap pemetaan rawan konflik ini dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya bertepatan dengan momentum jelang pemilihan umum kepala daerah serentak yang dalam hitungan hari akan segera dihelat hampir di seluruh, penjuru tanah air.
“Kegiatan (pemetaan konflik) seperti ini sangat diperlukan, tentu saja kita melihatnya dari sisi akademis,” tutupnya.
Unhas sendiri ungkap Professor Sumbangan, telah memiliki pusat Studi konflik yang berkiprah cukup besar, khususnya di daerah timur.
Acara tersebut dihadiri antara lain Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) H. Iskandar, S.IP, M.Si., Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Dt. Iskandar Zulkarnaen, Plt. Kepala Kesbagpol Kaltara, Dinkes Kaltara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya serta perwakilan dari lima kabupaten dan kota se-Kaltara.(*)
