FAJAR, SURABAYA– Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bulungan kembali mengukir prestasi di tingkat Nasional dengan meraih penghargaan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terbaik 3 untuk wilayah Kalimantan dari Kemenko Perekonomian.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI Nomor 259 Tahun 2024, Kamis (7/11).
TP2DD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan stakeholder terkait, untuk mendorong inovasi, percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transformasi tata kelola keuangan.
Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) telah menginisiasi beberapa langkah nyata untuk mempercepat implementasi ETPD dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat.
Menjadi komitmen pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu. Dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada kisaran 5, 0 persen.
Salah satu komitmen tersebut terwujud melalui rapat koordinasi di level Daerah, Regional maupun Nasional sebagi upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dengan tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”.
Melaui berbagai kebijakan pemerintah lahirlah Satgas PP2DD yang dibentuk melalui
Keputusan Presiden RI nomor 3 tahun 2021. Dimana Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Airlangga Hartarto ditunjuk selaku ketua satgas PP2DD pusat.
Yang dimaksudkan untuk mendorong Pemda melakukan peningkatan tata kelola keuangan yang efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntable. Guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal, melalui peningkatan transaksi
belanja melalui elektronifikasi atau digitalisasi.
Sehingga,TP2DD menjadi sangat penting terutama untuk mendorong percepatan
implementasi kebijakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (EPTD) salah satunya.
Mendorong ekosistem transaksi digital pemerintah daerah melalui penguatan peran Bank
Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah.
Disetiap starata, rapat koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD) merupakan forum tertinggi. Baik dilevel pusat kementerian atau lembaga nggota Satgas TP2DD maupun dilevel daerah antar kepala daerah selaku ketua TP2DD.
Oleh karena itu sebagai bentuk apresiasi dan evaluasi terhadap kinerja Pemda maka Menteri Koordinator bidang perekonomian RI melaksanakan Championship TP2DD tahun 2024 dengan Level Playing Field di 5 wilayah.
Meliputi Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Serta Nusa Tenggara, Maluku, Dan Papua.
Satgas TP2DD telah menetapkan 15 Pemda penerima penghargaan TP2DD terbaik.
Tiga Pemda penerima penghargaan program unggulan terbaik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, 1 BPD terbaik, serta 3 TP2DD Rookie Of The Year yang dinilai paling mendukung semua kebijakan P2DD yang berlangsung selama tahun 2023 (tahun sebelumnya).
Berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai TP2DD Kabupaten Terbaik III (Tiga) wilayah Kalimantan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Risdianto, S.Pi.M.Si ditanya terkait penghargaan tersebut mengatakan.
“Capaian ini tentu tidaklah instan tapi sebaliknya dilakukan secara simultan dan konsisten. Serta riil (nyata) terutama para stakeholder di daerah yang bersama-sama turut serta mendukung percepatan perluasan digitalisasi daerah,”terangnya.
Terutama, kepala daerah, sekretariat daerah, asisten yang membidangi, Bapenda, OPD pemungut retribusi, Perwakilan Bank Indonesia serta Bank Kaltimtara.
“Penghargaan ini tentu menjadi pemacu Pemda Bulungan untuk terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga Pemda Bulungan dapat menghadirkan layanan prima bagi seluruh masyarakat,”jelasnya.
Sekda Bulungan menambahkan, jika selama ini Pemda Bulungan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang dapat berkontribusi terhadap upaya mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah termasuk asosiasi dan pelaku industri.(***)
