FAJAR, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diminta memaksimalkan realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2024.
Demikian dikatakan Anggota DPRD Kalimantan Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, H. Hamka.
“Ini ‘kan sudah triwulan terakhir ya, artinya memang sudah harus segera jalan semua,” kata Hamka saat diwawancarai awak media (28/10/2024).
Secara umum, Hamka memahami bahwa dokumen Raperda APBD 2024 Perubahan, baru mendapat persetujuan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Namun, eksekutif seyogianya harus bisa menyambut dengan cepat melalui realisasi program kegiatan. “Sudah harus action secepatnya,” tegas Hamka.
Dia meminta eksekutif pemprov menyadari impak belanja daerah sangat ditunggu–tunggu masyarakat. Terlebih belanja pemerintah menjadi salah satu motor penggerak perekonomian yang cukup dominan di Kaltara.
“Maka dari itu, kita minta kepada pemerintah daerah provinsi untuk segera melaksanakan kegiatan kegiatan yang bersumber dari APBD. Kalau semua bisa tepat waktu diselesaikan, maka masyarakat bisa segera menikmati hasil pembangunan,” paparnya.
Saat diminta tanggapan mengenai realisasi belanja daerah yang menumpuk di akhir tahun, Hamka mengatakan bahwa pihak eksekutif sebenarnya memiliki dokumen rencana kerja.
Di dalamnya tidak terlepas dari garis waktu dan alokasi anggaran yang sudah disusun secara matang.
“Artinya harus imbang sesuai rencana kerja tersebut. Realisasi harus bagus di setiap triwulan, jadi tidak harus menumpuk di akhir–akhir. Tapi kalau sudah begini, kita sarankan segera dilaksanakan itu semua,” desaknya.
Hamka berharap program dan kegiatan yang belum berjalan tidak ada yang masih harus melalui proses lelang, mengingat tahapan di dalamnya membutuhkan waktu yang cukup panjang.
“Mudah–mudahan tidak yang masih harus proses lelang, tapi saya yakin sih proses itu sudah semua, tinggal action nya saja,” pungkasnya.(*)
