FAJAR, TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir mengapresiasi peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Bumi Benuanta, sebutan Kaltara.
Nasir mengungkapkan, hadirnya PLBN di wilayah perbatasan memang sangat dibutuhkan. Sebab, PLBN dipahami memiliki banyak manfaat dan bisa memberi multiplier effect atau efek domino yang positif terhadap perekonomian masyarakat.
“Dengan telah diresmikan dan beroperasinya PLBN di Kaltara, tentu masyarakat bisa mendapat banyak manfaat, utamanya terkait kegiatan kegiatan ekonomi yang selama ini berjalan,” kata Nasir pada pekan ini.
Hadirnya PLBN juga menjadi bukti kehadiran negara di wilayah perbatasan. Sebab, stakeholder terkait yang berwenang di bidang keamanan dan pertahanan negara akan menunjukkan taring kekuatan dan kedaulatan hukum bangsa.
“PLBN ini menjadi salah satu benteng pertahanan negara. Saya yakin PLBN bisa memperkuat pengawasan hukum terhadap perlintasan manusia dan barang,” ujar Nasir.
“Apalagi selama ini masih kerap ditemui perlintasan ilegal, baik dari pekerja migran Indonesia atau Warga Negara Asing, termasuk juga penyelundupan barang tanpa melalui skema perdagangan luar negeri yang resmi,” bebernya melanjutkan.
Nasir berharap petugas yang ditempatkan di PLBN bisa bekerja dengan penuh integritas dan profesional. Utamanya dalam melakukan pengawasan dan pengamanan lalu lintas di titik perbatasan.
“Tentu instansi terkait harus menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka harus bisa menjadi wajah kekuatan dan kedaulatan negara. Jadi harus profesional, penuh integritas,” ujarnya.
Diketahui, Presiden Indonesia periode 2019-2024, Joko Widodo didampingi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), meresmikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di beberapa wilayah perbatasan negara, pada awal bulan kemarin.
Dari 7 PLBN yang diresmikan, 3 di antaranya terletak di Kalimantan Utara, yaitu PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau.
Pemerintah pusat menggelontorkan dana pembangunan PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, sebesar Rp248 miliar; PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Kaltara, Rp210 miliar; dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Kaltara, Rp243 miliar.
Kebijakan pembangunan PLBN ini sejalan dengan Nawa Cita, khususnya pada poin membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan kawasan perbatasan dengan pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat. (*)
