FAJAR, TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., saat membuka Rapat Koordinasi Organisasi Se-Kalimantan Utara dan Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK, digelar di Swiss Bell Hotel Tarakan, Selasa (15/7).
“Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang sangat penting,” kata Pollymaart mengawali sambutannya.
Pollymaart menjelaskan reformasi birokrasi bukan hanya bertujuan menata ulang struktur dan prosedur birokrasi, tetapi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta berkeadilan.
“Kita tidak lagi bekerja berdasarkan rutinitas belaka, tapi harus menyasar penyelesaian masalah – masalah aktual di masyarakat dan memberikan hasil yang konkret,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi yang berfokus pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat, selaras dengan kebijakan Kementerian PANRB yang kini menekankan pendekatan reformasi birokrasi tematik dan general.
Salah satu pendekatan strategis yang harus terus diperkuat adalah pengukuran tingkat kematangan organisasi, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
“Permendagri ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terukur untuk menilai kekuatan fondasi organisasi dari sisi struktur, tata kelola maupun budaya kerja,” jelas Pollymaart.
Selanjutnya, ia menekankan penguatan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui internalisasi Core Values BerAKHLAK yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
“Nilai – nilai ini bukan sekedar jargon, tapi harus benar – benar harus dihayati dan diwujudkan dalam sikap serta budaya kerja sehari – hari,” tegasnya.
Dalam forum ini membahas dan memfinaliasai draft roadmap reformasi birokrasi daerah tahun 2025-2029, menyusun komitmen bersama percepatan implementasi reformasi berbasis dampak serta menetapkan langkah-langkah monitoring dan evaluasi berkala.
Untuk itu, Pollymaart meminta tim implementasi BerAKHLAK di setiap instansi harus dapat berperan aktif sebagai agen perubahan. Namun salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kemampuan komunikasi dan persuasi.
“Penguatan kapasitas dalam Public Speaking dan komunikasi efektif menjadi kebutuhan strategis untuk menjadikan mereka panutan sejati di lingkungannya,” terang Pollymaart.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, membangun organisasi pemerintahan yang efektif, serta mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, berkeadilan dan berintegritas tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Utara,” tutupnya. (*)
