FAJAR, NUNUKAN — Antisipasi masuknya warga negara Indonesia (WNI) ke Malaysia tanpa dokumen, personel gabungan di Nunukan melakukan penertiban pendatang dari luar Nunukan yang terindikasi menjadi pekerja migran nonprocedural alias ilegal.
Operasi digelar Senin (14/2) malam pada kedatangan kapal resmi yang berlabuh di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang mengangkut ratusan penumpang dari berbagai daerah di Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dari 708 penumpang yang turun, 400 orang di antaranya terindikasi menjadi PMI ilegal.
Kepala Staf Distrik Militer (Kasdim) 0911/Nunukan, Mayor Inf Aditya Susanto yang memimpin operasi mengatakan, terhadap 400 penumpang tersebut kemudian diamankan karena tidak mengantongi kartu tanda penduduk (KTP) Nunukan.
“Kami amankan mereka dulu, karena bukan KTP Nunukan. Kami tahan dulu, kami pastikan dahulu mereka ini sebenarnya mau kemana, jangan sampai mau masuk ke Malaysia secara tradisional (ilegal),” kata Aditya kepada sejumlah awak media, Selasa (15/2).
Dijelaskan Aditya, operasi tersebut digelar sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “Ya, jadi ini sebagai langkah awal untuk mencegah agar tidak ada lagi WNI atau PMI yang memasuki negara Malaysia secara ilegal ke Malaysia termasuk TPPO yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” tambah Aditya.
Terdapat 400 orang yang dipisahkan tersebut, seluruhnya dibawa dan diinapkan di Rusunawa di Jalan Ujang Dewa, Sedadap, Nunukan Selatan. Aditya memastikan, kegiatan tersebut akan terus dilakukan sebagai pengawasan upaya mencegah terjadinya hal-hal yang bersentuhan dengan pelanggaran hokum, seperti perlintasan orang antara kedua negara secara ilegal. “Kita tidak ingin itu terus berlangsung, karena kita ketahui bersama, wilayah perbatasan antara dua negara ini sangat rawan dengan kasus-kasus ilegal,” tambah Aditya.
Dengan rutinnya dilakukan hal tersebut, menjadi salah satu bentuk pencegahan yang efektif agar semua WNI yang bermaksud ingin bekerja ke Malaysia dapat terlindungi pada sisi keamanan dan legalitasnya. Dalam operasi tersebut juga, terlibat institusi lainnya seperti UPT BP2MI Nunukan, Satgas Pamtas Yon Armed 18/Komposit dan Imigrasi Kelas II TPI Nunukan. (raw/lim)
