FAJAR, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati subsidi BBM dan kompensasinya pada 2022 mencapai Rp 689 triliun.
Anggaran itu, melebihi anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2022 sebesar Rp 502,4 triliun. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan kelebihan anggaran itu mencapai Rp 195,6 triliun akan dibayarkan pada 2023.
“Ini yang akan mempersempit ruangan tahun anggaran 2023. Oleh karena itu kami menyimak dan melihat pandangan fraksi mengenai bagaimana menyikapi sebuah belanja shock absorber yang begitu besar,” kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (30/8).
Sri Mulyani menjelaskan belanja subsidi BBM dan kompensasi diharapkan dikaji ulang. Sebab, hanya lima persen dari total subsidi Solar dinikmati oleh kelompok miskin dan 20 persen dari total kompensasi Pertamax yang dinikmati kelompok lapisan 40 persen terbawah.
“Oleh karena itu Presiden Jokowi menetapkan mulai mengalihkan sebagian subsidi yang begitu besar diberikan kepada kelompok orang yang tidak mampu, karena hanya sedikit yang dinikmati kelompok tidak mampu,” ucapnya.
menkeu memaparkan subsidi BBM dan kompensasi di 2022 mengalami peningkatan signifikan dari Rp 188,3 triliun pada 2021, senilai Rp 188,3 triliun pada 2020, Rp 144,4 triliun pada 2019, dan Rp 153,5 triliun pada 2018.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta agar pemerintah mengkaji kembali penyaluran kompensasi BBM jenis Pertamax yang dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
“Mari kita akhiri bukan hanya subsidi tetapi pelan-pelan kompensasi juga,” ucap Said. (ant/jpnn/fajar)
