FAJAR, JAKARTA — Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atau Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar belakangan disebut sebagai salah satu pejabat eselon I yang layak ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
Terbaru, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Ersento M. Sitorus yang terang-terangan menilai birokrat kelahiran Bone, Sulsel, 16 Januari 1973 itu, pantas jadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
Fernando yakin, Bahtiar bakal mampu mengendalikan stabilitas politik dan sosial di DKI Jakarta.
Dia juga yakin, Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)Kemendagri punya kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan jajaran internal pemerintahan di DKI Jakarta maupun pemerintah pusat.
“Tidak banyak pejabat tinggi madya yang memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti itu, salah satunya pejabat tinggi madya di internal Kemendagri ada Pak Bahtiar,” ujar Fernando dalam keterangannya, Kamis 1 September 2022.
Alasan Fernando bahwa Bahtiar bakal mampu menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah Ibu Kota, tidaklah mengada-ada.
Pasalnya, jabatan Direktur Ormas yang pernah diduduki membuat Bahtiar matang dalam berkomunikasi dengan beragam elemen masyarakat.
Saat masih menjabat sebagai Kasubdit Ormas Ditjen Polpum Kemendagri, hampir setiap hari ruang kerjanya terbuka, tamu dari kalangan ormas datang silih berganti, berdiskusi, bertukar pikiran, menyerap aspirasi, sekaligus menyampaikan arahan.
Bahtiar sudah terlibat aktif dalam perumusan peraturan perundangan-undangan terkait kepemiluan sejak dipercaya sebagai Kabag Perundang-Undangan Ditjen Polpum Kemendagri.
Berlanjut hingga saat menjadi Direktur Politik Dalam Negeri, Bahtiar terlibat aktif merumuskan berbagai regulasi yang terkait pilkada dan pemilu 2019.
Pokoknya regulasi apa saja yang terkait hajatan demokrasi lima tahunan, termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan untuk Pemilu 2024.
Dengan pengalaman yang matang dalam masalah kepemiluan, Bahtiar yang pernah diberi amanah menjadi penjabat Gubernur Kepulauan Riau itu sangat layak menjadi Penjabat Gubernur DKI di masa tahun-tahun politik ini.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra Syarif menilai Bahtiar telah memenuhi syarat sebagaiPenjabat Gubernur DKI Jakarta. “Dia eselon I dan lebih pas karena memahami masalah politik dan pemerintahan umum. Risiko politik tidak besar, karena tidak ada konflik interes,” kata Syarif, beberapa hari lalu.
Syarif juga yakin Bahtiar bisa merangkul semua elemen masyarakat termasuk legislatif. Lebih dari itu,Bahtiar juga diyakini mampu melakukan konsolidasi dengan pengalamannya memimpin bidang politik di seluruh Indonesia denga segala macam dinamikanya.
“Bisa membuat apa namanya stabilitas politik di daerah kan (karena) peran Pak Bahtiar,” ujarnya. Perlu diketahui, Bahtiar juga sukses menjadi inisiator dan “komandan” Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih sebagai rangkaian peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI. (jpnn)
Ini Sosok Asal Bone yang Jadi Kandidat Penjabat Gubernur DKI Jakarta
FAJAR, JAKARTA — Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atau Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar belakangan disebut sebagai salah satu pejabat eselon I yang layak ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
Terbaru, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Ersento M. Sitorus yang terang-terangan menilai birokrat kelahiran Bone, Sulsel, 16 Januari 1973 itu, pantas jadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
Fernando yakin, Bahtiar bakal mampu mengendalikan stabilitas politik dan sosial di DKI Jakarta.
Dia juga yakin, Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)Kemendagri punya kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan jajaran internal pemerintahan di DKI Jakarta maupun pemerintah pusat.
“Tidak banyak pejabat tinggi madya yang memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti itu, salah satunya pejabat tinggi madya di internal Kemendagri ada Pak Bahtiar,” ujar Fernando dalam keterangannya, Kamis 1 September 2022.
Alasan Fernando bahwa Bahtiar bakal mampu menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah Ibu Kota, tidaklah mengada-ada.
Pasalnya, jabatan Direktur Ormas yang pernah diduduki membuat Bahtiar matang dalam berkomunikasi dengan beragam elemen masyarakat.
Saat masih menjabat sebagai Kasubdit Ormas Ditjen Polpum Kemendagri, hampir setiap hari ruang kerjanya terbuka, tamu dari kalangan ormas datang silih berganti, berdiskusi, bertukar pikiran, menyerap aspirasi, sekaligus menyampaikan arahan.
Bahtiar sudah terlibat aktif dalam perumusan peraturan perundangan-undangan terkait kepemiluan sejak dipercaya sebagai Kabag Perundang-Undangan Ditjen Polpum Kemendagri.
Berlanjut hingga saat menjadi Direktur Politik Dalam Negeri, Bahtiar terlibat aktif merumuskan berbagai regulasi yang terkait pilkada dan pemilu 2019.
Pokoknya regulasi apa saja yang terkait hajatan demokrasi lima tahunan, termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan untuk Pemilu 2024.
Dengan pengalaman yang matang dalam masalah kepemiluan, Bahtiar yang pernah diberi amanah menjadi penjabat Gubernur Kepulauan Riau itu sangat layak menjadi Penjabat Gubernur DKI di masa tahun-tahun politik ini.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra Syarif menilai Bahtiar telah memenuhi syarat sebagaiPenjabat Gubernur DKI Jakarta. “Dia eselon I dan lebih pas karena memahami masalah politik dan pemerintahan umum. Risiko politik tidak besar, karena tidak ada konflik interes,” kata Syarif, beberapa hari lalu.
Syarif juga yakin Bahtiar bisa merangkul semua elemen masyarakat termasuk legislatif. Lebih dari itu,Bahtiar juga diyakini mampu melakukan konsolidasi dengan pengalamannya memimpin bidang politik di seluruh Indonesia denga segala macam dinamikanya.
“Bisa membuat apa namanya stabilitas politik di daerah kan (karena) peran Pak Bahtiar,” ujarnya. Perlu diketahui, Bahtiar juga sukses menjadi inisiator dan “komandan” Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih sebagai rangkaian peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI. (*)
