FAJAR, TANJUNG SELOR — Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanjung Selor masih sulit terwujud. Mendagri Tito Karnavian, belum memberikan lampu hijau, untuk membentuk wilayah yang merupakan ibu kota Kaltara tersebut.
Tito Karnavian mengatakan, ada total 324 usulan DOB baik untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota. Termasuk untuk Tanjung Selor. Namun saat ini pihaknya baru merealisasikan 3 DOB di Papua, lantaran merupakan wilayah potensi konflik.
Menurutnya salah satu yang menjadi problem dalam pembentukan DOB dalah biaya. “Mulai dari infrastruktur, kebutuhan ASN, operasional ASN, dan yang lain. Semua butuh biaya yang tidak sedikit,” bebernya usai upacara HUT Kaltara, Selasa, 25 Oktober.
Untuk itu, kata dia, pada 2017 lalu pemerintah memberlakukan moratorium DOB, karena banyaknya usulan yang masuk. Sementara kemampuan APBN, tak cukup untuk memenuhi usulan tersebut.
Sebetulnya, dia berharap pada 2019 kebijakan DOB kembali dibuka dengan memprioritaskan beberapa wilayah. Termasuk salah satunya di Tanjung Selor sebagai ibu kota Kaltara.
“Dengan asumsi keuangan membaik. Tetapi di 2020 kita kena pandemi, sehingga menyedot biaya yang cukup besar. Sekarang memang ekonomi agak membaik tetapi ada potensi krisis global,” jelas mantan Kapolri ini.
Untuk itu pihaknya masih sulit mewujudkan usulan DOB Tanjung Selor. Dia khawatir, jika moratorium dibuka daerah lain berbondong-bondong melakukan hal yang sama dengan bernagai alasan.
Saat ini Pemprov Kaltara memang memperjuangkan usulan DOB Tanjung Selor sebagai ibu kota. Saat ini posisi ibu kota masih berupa kecamatan di Kabupaten Bulungan. Belum menjadi kotamadya. (* )
