Wakil Ketua MPR Apresiasi Kinerja Ibrahim Ali, Mampu Tuntaskan Persoalan Lahan di Tana Tidung 

  • Bagikan

“Kita sudah komunikasikan dengan Kementerian BUMN. Dari 56 hektare sekitar 12 hektare sudah diduduki masyarakat, kalau tidak segera kita selesaikan, kita jelaskan status lahannya,  ke depan bisa habis lahannya diduduki amsyarakat,” jelas bupati. 

Karena itu, akan ada pertemuan antara pemerintah dan PT Inhutani terkait negosisasi sesuai dengan kesepakatan dengan Kementerian BUMN sebesar Rp 10 miliar.

“Angkanya memang jauh turun dari yang ditawarkan PT Inhutani sekitar Rp 56 miliar menjadi Rp 10 miliar. Skema pembayarannya bertahap bisa lima tahun. Misalnya Rp 1 miliar di APBD murni Rp 1 miliar di APBD Perubahan,” sebutnya. 

“Saya yakin di 2023 sudah bisa kita bayarkan, Kabag Tapem menanyakan masih ada beberapa kesepakatan yang hatrus kita sepakati dulu,” sambungnya.

Karena, jelas Bupati, PT Inhutani juga memiliki bangunan yang pada saat membangun juga mengeluarkan biaya dari aset perusahaan. 

“Artinya kita tidak bisa hibah murni, paling tidak ada ganti rugi bangunan di situ. Nah bagaimana dengan 12 hektare apakah diserahkan ke masyarakat, nanti kita lihat formulasinya,” tambahnya. (*)

  • Bagikan