FAJAR, TARAKAN — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, menggelar rapat koordinasi bersama seluruh BPBD kabupaten/kota serta stakeholder terkait di Hotel Lotus Panaya Tarakan, Rabu, 8 Februari. Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Sinergitas Pentahelix dalam Meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)”.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltara, Andi Amriampa mengatakan, dengan semakin meningkatnya intensitas Potensi bencana di Kalimantan Utara yang relatif tinggi baik dari segi jumlah kejadian maupun dampak kerusakan/kerugian yang ditimbulkan, maka perlu dilakukan kerjasama antara seluruh pentahelix.
Mulai dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Akademisi, Media Massa, dan unsur masyarakat sendiri. “Karna perlu kita ketahui bahwa penanggulangan bencana ini bukanlah hanya menjadi urusan BNPB atau BPBD saja, melainkan menjadi urusan kita bersama,” ungkapnya.
Upaya penanggulangan bencana di wilayah Kaltara harus dilakukan secara terkoordinasi dan terencana di jajaran lintas pemerintah dan lintas sektor. Sehingga terbangun kesamaan langkah dalam penanganan penanggulangan bencana yang terpadu dan komprehensif.
B-002/BNPB/PERB/SS.01.02/01/2023 Perihal Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 mengalami kenaikan yang pada tahun 2021 dengan point 157,03 menjadi 157,47 di tahun 2022 sehingga ini berpengaruh pada penurunan Indeks Ketahanan Daerah dan mempengaruhi indikator kinerja Gubernur.
“Maka dari itu Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program/kegiatan antar BPBD Kab/Kota dengan lintas sektor di wilayahnya masing-masing, dan antar BPBD Kab/Kota dengan BPBD Provinsi Kaltara, dan atau antar BPBD Kab/Kota. BPBD Provinsi Kaltara dengan BNPB secara terus menerus dilakukan secara berkesinambungan guna menyamakan gerak langkah yang terpadu dalam upaya penanggulangan bencana secara proporsional antara upaya penanganan secara preventif dan responsif,” tambahnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltara Robby Yuridi Hatman mengatakan, dalam hal penanggulangan bencana terdapan angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dijadikan indikator kinerja utama pemda. Baik meliputi kinerja provinsi hingga kabupaten/kota. Sekaligus merupakan data bencana yang juga dapat dimanfaatkan oleh pemda.
Untuk itu, dia berharap sinergi pentahelix bersama seluruh kabupaten/kota dan provinsi menjadi salah satu upaya untuk menekan IRBI. “Salah satunya dengan meningkatkan IKD yang menjadi komponen terpenting. Selain sebagai penyempurnaan RPJMD, IKD menjadi instrumen skenario dan proyeksi kedepan dengan mempertimbangkan faktor bencana,” tambahnya. (*)
