FAJAR, MEDAN – Kota Medan melaksanakan kegiatan Jambore Kewaspadaan Dini Masyarakat dan mengembangkan aplikasi Kewaspadaan Dini. “Ini inovasi yang sangat positif. Saya selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang bertugas dan bertanggung jawab membantu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), khususnya mengelola politik dalam negeri, menyelenggarakan urusan pemerintahan umim dan termasuk sebagai regulator Forkopimda, tahu betul bahwa potensi masyarakat yang namanya kewaspadaan dini masyarakat ini sangatlah penting”, ucap Bahtiar.
Hal ini disampaikan Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Bahtiar saat menghadiri kegiatan Jambore Kewaspadaan Dini Kota Medan dengan mengangkat tema “Kolaborasi Kewaspadaan Dini Dalam Rangka Mewujudkan Medan Kondusif” yang digelar di Lapangan Asrama Haji Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (17/3/2023).
“Saya sebut bahwa ini kelihatannya sederhana yang dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan, tetapi bagi saya selaku Dirjen Politik dan PUM Kemendagri menganggap ini samgat penting dan contoh teladan bagi jajaran kesbangpol seluruh Indonesia, karena sebagai Dirjen Polpum saya bertugas mengorganisir dan memastikan Forum Kewaspadaan Diini Masyarakat (FKDM) yang dibina oleh jajaran Badan Kesbangpol di 514 kabupaten/kota di 38 provinsi itu berjalan dengan baik ”. ucap Bahtiar.
Oleh karenanya di kesempatan tersebut Bahtiar memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Wali Kota Medan serta Badan Kesbangpol Kota Medan yang didukung oleh Dinas Kominfo Kota Medan, karena telah berkomitmen melakukan upaya kolaborasi antar stakeholder dalam rangka menjaga kondusifitas di Kota Medan melalui pelaksanaan kegiatan Jambore Kewaspadaan Dini kali ini.
“Semoga dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang kondusif di tengah berbagai potensi ancaman, gangguan dan permasalahan yang bisa timbul setiap saat”, tandasnya.
Bahtiar juga menerangkan, sekarang kita sudah proses migrasi.metode bekerja dengan cara manual ke digital. Jadi ukuran kinerja bukan hanya baik, benar, dan bagus tetapi juga *kecepatan* menjadi sangat penting. Kecepatan data dan informasi penting, kecepatan dan akuratan itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kecepatan teknologi.
“Kalau memang aplikasi Sistem Informasi Deteksi Dini (SIDINI) yang diiniasiasi oleh Pemda Kota Medan ini bagus, maka saya ajak kawan-kawan Kebangpol di Sumatera Utara hadir disini untuk melihat langsung dan diskusi mendalam sehingga aplikasi ini bisa diduplikasi ke seluruh Kabupaten/Kota seluruh Sumatera Utara yang berfungsi untuk melaporkan situasi kondisi yang ada di wilayah tersebut secara cepat dan mudah diakses.
Kemudian kalau memang bagus kita jadikan contoh saja, kita duplikasi kita angkat jadi model bagi seluruh pemda /bakesbangpol di seluruh Indonesia”, kutip Bahtiar.
“Ini akan bisa dikembangkan lagi menjadi model untuk tata kelola bagaimana mengelola forum-forum kewaspadaan dini bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Oleh karenanya kami tidak ada keraguan atas nama Kemendagri mengapresiasi setiap hal positif yang dilaksanakan pemda. Apalagi hal ini sejalan dengan arah kebijakan priorita pemerintah membangun satu data Indonesia melalui Sistem.Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).”, tegas Bahtiar.
Dalam keterangannya, Bahtiar menyampaikan bahwa ke depan pemerintah akan menjalani sebuah proses konstitusi dan sosialisasi sukses pemilihan kepemimpinan nasional baik di pusat maupun di daerah. Selaku Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Bahtiar menyatakan seluruh perangkat pendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, sudah dipersiapkan.
“Jadi prinsipnya pemilu sudah siap, peraturannya sudah siap, penyelenggara sudah siap, peserta pemilu sudah siap, uangnya sudah siap, anggaran sudah siap, sekarang tinggal kita bagaimana menggerakan partisipasi masyarakat dan mengelola ini menjadi sesuatu tata kelola pemilu yang baik”, imbuh Bahtiar.
Dalam kesempatan tersebut Bahtiar juga menyampaikan pesan dari Mendagri bahwa boleh kita berdemokrasi atau sukseskan Pemilu tetapi pembangunan daerah harus tetap jalan.
Jadi Pemilu adalah agenda rutin negara ini menjadi sesuatu yang biasa jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi sukses Pemilu itu adalah sesuatu yang biasa dalam sebuah negara demokrasi yang mapan sistem.politiknya, Pemilu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari sistem hidup bernegara.
“Sekali lagi atas nama Kemdagri sungguh-sungguh sangat berterimakasih atas inisiatif yang positif ini”, tambahnya.
“Kita harapkan semoga dengan pelaksanaan Kegiatan Jambore Kewaspadaan Dini dapat meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Kota Medan. Sehingga terwujud Kota Medan yang aman, tertib dan kondusif”, tutup Bahtiar.
Sementara itu dalam kesempatan tersebut Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, bagi kami kewaspadaan dini masyarakat merupakan keadaan siap siaga dan upaya antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi terjadinya bencana di daerah.
“Oleh sebab itu, dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan daerah dan melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Medan dibutuhkan upaya kewaspadaan dini dan antisipasi bagi masyarakat”, ucap Bobby Nasution dalam sambutannya.
“Kewaspadaan Dini di Kota Medan ini menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Medan dan seluruh perangkat daerah serta membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat Kota Medan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan sinergitas dan kolaborasi dari seluruh pihak karena ini merupakan hal penting untuk kita lakukan dan menjadi tugas kita bersama untuk tegaknya NKRI”, tambahnya.
“Kita akan berjalan bersama menuju Kota Medan yang kondusif sebagaimana upaya untuk mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan”, tutup Bobby Nasution.
Kegiatan ini dihadiri juga secara langsung oleh para pejabat dilingkup Ditjen Politik dan PUM Kemendagri di antaranya adalah Direktur Kewaspadaan Nasional, Sri Handoko Taruna dan Direktur Organisasi Kemasyarakatan yang sekaligus menjabat sebagai Plh.
Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Risnandar Mahiwa. Juga dihadiri Forkopimda seluruh Kota Medan, Kaban Kesbangpol seluruh Provinsi Sumatera Utara, FKDM seluruh Provinsi Sumatera Utara dan Jajaran Pejabat Pemerintah Kota Medan.
