FAJAR, TANJUNG SELOR — Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menjadi target capaian Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk itu, pelayanan yang bebas korupsi menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan target tersebut.
Menuju target WBK, seluruh pegawai hingga pimpinan Pengadilan Tinggi Agama membacakan komitmen bersama pembangunan zona integritas, di Hotel DC Mega, Tanjung Selor, Selasa, 28 Maret. Pembacaan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kaltara, Dr H Chazim Maksalina M.H.
Kepada FAJAR, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kaltara, Dr H Chazim Maksalina M.H mengatakan upaya ini dilakukan demi mewujudkan pelayanan menuju predikat WBK. Meski masih baru berdiri, pihaknya berkomitmen agar semua pelayanan terhadap masyarakat bebas dari korupsi.
Untuk itu tahap awalnya, kata dia, dimulai dengan pencanangan hingga nantinya bermuara pada implementasi dalam pelayanan. “Tujuan utama melakukan pencanangan ini agar institusi dan lembaga ini bebas dari korupsi. Kami menargetkan predikat WBK bisa terwujud 2024,” tegasnya.
Dia menargetkan, predikat WBK bisa terwujud, maka tahap berikutnya adalah Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Meskipun begitu, pelayanan prima tetap menjadi target utamanya, agar masyarakat bisa betul-betul merasakan manfaat atas layanan yang diberikan.
“Alhamdulillah kinerja kita sudah banyak dirasakan oleh masyarakat di Kaltara. Selama kami hadir disini, ada total empat perkara yang telah kami selesaikan, sekarang berproses lagi satu perkara,” bebernya.
Saat ini, kata dia, sudah ada dua Pengadilan Agama dibawah Pengadilan Tinggi Agama Kaltara, yang menyandang predikat WBK. Yakni Pengadilan Agama Tarakan dan Nunukan, yang nantinya segera menuju WBBM. Sedangkan Pengadilan Agama Tanjung Selor akan segera mewujudkan predikat WBK.
Dia menambahkan, saat ini Pengadilan Tinggi Agama Kaltara telah menduduki peringkat pertama untuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). “SIPP kita menduduki ranking pertama di seluruh Indonesia,” tambahnya. (*)
