FAJAR, TANJUNG SELOR — Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus pembangunan Kalimantan Utara. Dalam misi ke-3 Pemprov Kaltara di bawah komando Gubernur Zainal A. Paliwang, yakni menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu fokus arah kebijakan.
Bagaimana pun pembangunan SDM merupakan fondasi kebangkitan suatu daerah selain infrastruktur.
Pemprov secara bertahap melakukan pemerataan akses pendidikan di 5 kabupaten/ kota. Semua mendapat perhatian sama.
“Sesuai arah kebijakan Pak Gubernur, tidak ada daerah yang dianaktirikan,” ujar Sekretaris Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kaltara Sudarsono, Kamis (20/4/2023).
Pembiayaan tidak hanya bersumber APBD, juga melalui dana transfer pusat ke daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) terus diupayakan.
Menukil data Disdikbud Kaltara, sebagai contoh tahun ini untuk sekolah yang menjadi kewenangan pemprov di Kabupaten Tana Tidung (KTT) total mendapat Rp 11,74 miliar.
Adapun perinciannya, Rp 10,44 miliar untuk pembangunan prasarana dan pengadaan alat peraga atau alat praktik.
Selain itu, Rp 1,3 miliar untuk pengadaan bus antar jemput siswa SLB. Tarik mundur ke belakang, kebijakan anggaran untuk SMA/ SMK/ SLB di KTT tak hanya tahun ini.
“Tahun 2020, ada pengadaan tanah untuk SLB seluas 1 hektare. Tahun 2021 total ada Rp 4 miliar untuk pembangunan prasarana di SMAN 1 Sesayap Hilir (SMAN 1 Tana Tidung) dan SMAN 2 Tana Tidung di Tana Lia,” terangnya.
Belum lagi tahun 2022 ada berupa hibah bus ke SLBN Tana Tidung.
Ke depan, akan terus diusulkan untuk dianggarkan untuk kebutuhan pemerataan akses pendidikan berupa pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.
Pembangunan maupun rehabilitasi bangunan SMAN 1 Tana Tidung masuk usulan tahun 2024. Hanya memang, sejak tahun ini pembiayaan dari DAK menganut prinsip ketuntasan.
Secara sebaran lokus, terang dia, sedikit berkurang. Dana yang dikucurkan ditujukan ke beberapa sekolah untuk menuntaskan pembangunan prasarana di titik tersebut.
“Sekarang pusat melihat dari Dapodik (data pokok pendidikan) sekolah. Data dukung yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kami akan terus mengawal supaya disetujui kementerian,” kata dia.
Selain itu, pembiayaan untuk operasional tidak hanya bertumpu bantuan operasional sekolah (BOS) dari APBN. Dari APBD, turut mengalokasikan bantuan operasional pendidikan (BOP) sebagai pendamping pendanaan BOS.
“Untuk GTT (guru tidak tetap) diberikan insentif. Jadi tidak ada pembedaan. Semua yang mengabdi di 5 kabupaten/ kota menerima,” sebutnya.
Dengan begitu, antar kabupaten/ kota tidak ada pembedaan dari sisi perhatian. Terbukti dari yang telah dilakukan pemprov beberapa tahun ke belakang.
“Untuk kelistrikan di SMKN 1 Tana Tidung akan kami follow-up kembali ke instansi terkait yang membidangi. Surat yang pernah kami kirim terdahulu itu, akan kami tanyakan kembali,” pungkasnya. (*)
