FAJAR, TANJUNG SELOR – Sektor pertanian menduduki tempat atau posisi yang strategis dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2021-2026.
Hal itu dikatakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah kepada Radar Kaltara saat membuka sosialisasi dan pencanangan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) Provinsi Kaltara di Tanjung Selor pada Senin (29/5).
“Kami apresiasi pelaksanaan sensus pertanian ini, karena sebuah perencanaan itu harus ada data yang akurat,” ujar Suriansyah saat ditemui usai menghadiri kegiatan tersebut.
Suriansyah menilai, sektor pertanian ini dimasukkan sebagai isu atau program strategis di RPJMD Kaltara karena sektor ini sangat berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, melalui sensus pertanian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data di pemerintah dan pemerintah daerah untuk menentukan apa yang akan dan harus dilakukan ke depan. Tentu diharapkan data yang didapatkan itu dapat benar-benar objektif.
“Harapannya, untuk mendukung suksesnya sensus pertanian ini, masyarakat dapat ikut serius berpartisipasi, karena data ini sangat dibutuhkan. Intinya di sini berkoordinasi,” tuturnya.
Disebutkannya, sekitar 32 persen tenaga kerja di provinsi ke-34 Indonesia ini bergerak di bidang pertanian dalam arti luas. Perannya, saat dihadapkan dengan terpaan Covid-19 lalu, sektor pertanian menjadi salah satu yang menjadi penyelamat perekonomian.
Sementara itu, Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifai mengatakan, sensus pertanian ini merupakan suatu yang langka, karena ini hanya dilakukan setiap 10 tahun sekali. “Untuk tahun ini, temanya mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia,” tuturnya.
Adapun target dari sensus pertanian ini adalah untuk melakukan pendataan terhadap seluruh petani di seluruh wilayah Kaltara, baik secara individu maupun dalam bentuk perusahaan.
“Di sini kami menyebarkan sebanyak 610 petugas sensus pertanian 2023. Kerja-kerja dari petugas sensus inilah yang nantinya diharap dapat jadi landasan yang valid bagi pemerintah dalam mensejahterakan petani, khususnya di Kaltara,” sebutnya.
Poin penting dari sensus pertanian ini, karena Indonesia ini merupakan negara agraris, termasuk di Kaltara. Berdasarkan data dari Pemprov Kaltara, pertanian ini merupakan sektor kedua terbesar di Kaltara yang mana kontribusi ke PDRB 13 persen dan penyerapan tenaga kerjanya 32 persen.
“Jadi ini betul-betul vital. Harapannya agar dara ini bagus, kami butuh kolaborasi dengan semua pihak. Tidak hanya dari OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, tapi juga dengan asosiasi, perusahaan pertanian dan masyarakat,” tuturnya. (*)
