FAJAR, TANJUNG SELOR – KPPN Tanjung Selor mencatat realisasi APBN semester I (Januari-Juni) 2023 sebesar Rp 3,51 triliun atau sebesar 43,34 persen dari total pagu sebesar Rp 8,1 triliun di Kalimantan Utara (Kaltara). Hal itu berdasarkan data online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) per 30 Juni.
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda mengatakan realisasi APBN mengalami pertumbuhan sebesar 12.85 persen year on year (YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu. Yakni, sebesar Rp 1,02 triliun atau 30,49 persen dari total pagu sebesar Rp 3,36 triliun.
“Belanja negara disalurkan untuk belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi satuan kerja (satker) vertikal kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) melalui transfer ke daerah (TKD),” kata Juanda, Kamis (20/7).
Sementara itu, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tanjung Selor, Benjamin merincikan, realisasi penyaluran BPP sebesar Rp 1,17 triliun atau 41,88 persen dari pagu sebesar Rp 2,80 triliun untuk disalurkan kepada 132 satker kantor vertikal daerah di dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.
“Terdapat pertumbuhan persentase sebesar 12,01 persen (YoY) atau Rp 289,04 miliar dari realisasi pada bulan Juni tahun 2022 sebesar Rp 790,79 miliar atau 29,87 persen dari total pagu sebesar Rp 2,64 triliun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dikatakan bahwa realisasi BPP tersebut dicairkan lebih rinci kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi belanja pegawai mencapai 49,17 persen atau Rp 276,97 miliar dari pagu sebesar Rp 563,35 miliar. Kedua, realisasi belanja barang mencapai 42.56 persen atau sebesar Rp 332,72 miliar dari pagu sebesar Rp 781,72 miliar.
Ketiga, realisasi belanja modal mencapai sebesar 38,70 persen atau sebesar Rp 564,37 miliar dari pagu Rp 1,45 triliun. Terakhir, belanja bantuan sosial telah mencapai direalisasikan 100 persen dari pagu Rp 0,14 miliar.
Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung Selor, Ginanjar menambahkan, untuk realisasi TKD sampai dengan semester I 2023 sebesar Rp 2,34 triliun atau 44.11 persen dari pagu sebesar Rp 5,31 triliun.
“Anggaran TKD digunakan untuk penyaluran dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik dan DAK non fisik, dana desa (DD) serta dana insentif fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemprov Kaltara, Pemkab Bulungan dan Pemkab Malinau,” ungkapnya.
Berkaitan dengan rincian realisasi dari dana TKD tersebut, Ginanjar memaparkan, realisasi DBH sebesar Rp 837,89 miliar atau 41,46 persen dari pagu sebesar Rp 2,02 triliun. Realisasi untuk DAU sebesar Rp 1,23 triliun atau 49,85 persen dari pagu Rp 2,47 triliun.
Realisasi DAK fisik sebesar Rp 51,37 miliar atau 15,65 persen dari pagu Rp 328,3 miliar. Realisasi DAK non fisik sebesar Rp 124,65 miliar atau 45.63 persen dari pagu sebesar Rp 273,18 miliar. Realisasi DD sebesar Rp 81,25 miliar atau 43,58 persen dari pagu sebesar Rp 186,41 miliar.
“Untuk dana insentif fiskal, realisasinya sebesar Rp 17,63 miliar atau 50 persen dari pagu sebesar Rp 35,26 miliar,” bebernya.
KPPN Tanjung Selor, sambung Ginanjar, terus berupaya mendorong kepada para kuasa pengguna anggaran (KPA) satker dan pemda agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
“Semoga dengan langkah strategis tersebut penyaluran atas realisasi APBN dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2023 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (*jpg/fajar)
