FAJAR, TARAKAN– Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltara Muhammad Nasir menyatakan bahwa terkait keikutsertaan para atlet di Pra PON merupakan kewenangan dari cabang olahraga (cabor). Hal itu disampaikan setelah adanya pernyataan dari Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT) terkait KONI Kaltara yang tidak membawa atlet atletik yang meraih medali emas di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) untuk berlaga di Pra PON.
“Kalau KONI ini tidak punya atlet tapi yang punya atlet itu dari cabor. Jadi itu (pengiriman atlet ke Pra PON) domainnya cabor,” ungkapnya.
Meski bukan kewenangan dari KONI, namun ia akan memanggil pengurus PASI Kaltara untuk menjelaskan terkait teknis pengiriman atlet yang berlaga di KONI. Nasir tetap ingin memastikan bahwa atlet yang dikirim ke Pra PON, merupakan atlet yang berpeluang lolos ke PON.
Pihaknya pun berharap cabor yang akan berangkat ke Pra PON, bisa lebih matang dalam mengirimkan atlet. Saat ini KONI Kaltara sudah berkomunikasi dengan PASI Kaltara. Namun Nasir tetap akan memanggil PASI Kaltara, untuk dilakukan pertemuan langsung. Dari KONI Kaltara pastinya akan menanyakan kepada PASI Kaltara terkait alasan atlet KTT yang tidak diikutsertakan ke Pra PON.
“Contohnya cabor terukur dan di Pra PON kita ikut zona dengan beberapa provinsi lain. Kemudian di provinsi lain misalnya lari 500 meter menempuh 5 menit sementara atlet kita 15 menit, jadi masa kita mau kirim. Walaupun dapat medali emas di Porprov,” bebernya.
Ditambahkan Nasir, untuk Pra PON cabang atletik tidak hanya dilakukan sekali saja. Namun akan dilakukan beberapa kali. Sehingga dari PASI Kaltara bisa memetakan atlet mana saja yang akan dikirim nantinya ke Pra PON. Untuk itu, Nasir menegaskan bahwa cabor yang memiliki kewenangan untuk menentukan atlet yang diberlaga di Pra PON. Kemudian cabor juga yang mengetahui kemampuan para atlet pada saat dilakukan pembinaan.
Namun Nasir memastikan KONI tetap akan mendukung semua cabor yang akan berangkat ke Pra PON. Ia memastikan KONI tetap akan pada tugasnya, yaitu mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan oleh cabor termasuk Pra PON.
“Bukan berarti juara di Porprov sudah harus dikirim ke Pra PON. Cabor harus melihat juga track record di provinsi lain. KONI tidak bisa mengintervensi cabor. Di cabor juga sudah ada pelatih dan manajer juga,” pungkasnya. (*)
