FAJAR, TANJUNG SELOR – Usulan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpadu di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) tahun ini diakomodir Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hanya saja, itu tidak langsung secara keseluruhan, melainkan secara bertahap. Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Energi Baru Terbarukan (EBT) Dinas ESDM Kaltara, Yosua Batara Payangan kepada Radar Tarakan (JP Group) di Tanjung Selor, Senin (24/7).
“Untuk tahun ini, yang dibangun baru untuk yang di Klaster Sukamaju. PLTS ini cukup besar karena di klaster ini ada 5 desa, yaitu Desa Sedalit, Desa Sinampila II, Desa Jukup, Desa Tadungus dan Desa Kalambuku,” ujar Yosua.
Yosua menyebutkan, setelah dilakukan penentuan lokasi dengan Kementerian ESDM sesuai usulan Gubernur Kaltara, tim gabungan dari Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Kaltara langsung turun mengecek ke lapangan.
“Beberapa hari di sana kita melakukan survei lokasi, mengecek jumlah rumah warga dan fasilitas umum yang akan dilistriki, termasuk melihat letak dari rumah-rumah itu, berapa jumlahnya, serta posisi tempat PLTS terpusat yang akan dibangun,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Yosua, dirinya juga sudah melakukan tindak lanjut untuk pembangunan PLTS terpadu itu dengan bertemu langsung kepada sejumlah kepala desa di Klaster
Sukamaju di Lumbis Ogong, Nunukan tersebut. “Saya sudah sampaikan ke mereka agar program ini kita kawal bersama. Ini supaya tidak ada kendala dalam pelaksanaannya,” kata Yosua.
Adapun total rumah warga yang akan dilistriki di Klaster Sukamaju ini sebanyak 149 unit, fasilitas umum 19 unit dan 36 titip penerang jalan umum (PJU). Selain itu, juga ada tower telekomunikasi di daerah tersebut yang diminta untuk diakomodir operasionalnya menggunakan PLTS ini.
“Sesuai yang mereka sampaikan, pengoperasian tower telekomunikasi itu mengalami kesulitan karena harus menggunakan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) yang menggunakan BBM (bahan bakar minyak),” jelasnya.
Sedangkan untuk daya yang dibutuhkan, jika sesuai usulan Gubernur itu 84 kWp. Hanya saja saat ini sudah disurvei juga oleh Kementerian ESDM, jadi nanti tetap akan disesuaikan dengan hasil hitungannya dan ketersediaan anggaran.
“Selesai tahun ini. Seusai informasi dari Kementerian ESDM, barang masuk sekitar September. Jadi Desember itu bisa selesai. Kalau dari Kementerian sudah komitmen juga untuk ini,” ungkapnya. (*jpg/fajar)
