FAJAR, TANJUNG SELOR – Tim Penanggulangan Inflasi Pusat (TPIP) tiba di Tanjung Selor, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kedatangan tim TPIP beserta rombongan diterima langsung oleh Staf Ahli Gubernur Kaltara Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, Burhanuddin, dan Kepala Biro (Karo) Perekonomian Kaltara, H. Rohadi, SE., M.AP.
Selanjutnya, TPIP dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan rapat terbatas yang digelar di ruang rapat lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (15/8/2023), terutama terkait Monev dan penanganan inflasi daerah.
“Jadi tim ini bagian dari Direktorat Jenderal Bina Bangun Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri, yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat atau TPIP,” ujar Karo Perekonomian Kaltara, Rohadi.
Rapat Inflasi lanjut Rohadi, oleh TPID Provinsi Kaltara dan TPID Kabupaten/Kota digelar secara daring melalui zoom meeting, “Jadi semua sudah berkomunikasi, baik laporan TPID hingga kinerja TPID kabupaten/kota itu sudah disampaikan,” tuturnya.
Dalam rapat, berbagai masukan diterima dari TPID kabupaten/kota, termasuk menyangkut Tol Laut. Di mana ada 2 titik di Kaltara, yaitu di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Diharapkan kapal yang datang membawa barang ketika balik tidak dalam kondisi kosong.
Lebih jauh, disampaikan juga terkait inflasi Kaltara. Inflasi Kaltara cenderung berasal dari ayam ras, cabe dan bawang. Kaltara juga harus terus mengkampanyekan konsumsi daging beku. Ajakan ini dilakukan karena stok daging segar yang dijual di pasaran cepat habis, sehingga memicu gejolak harga dan inflasi.
“Untuk inflasi di Kaltara sudah landai, dan memang kalau secara nasional sebenarnya +- 1,3+-1. Sekarang ini, untuk nasional berada di 3,8, sedangkan Kaltara sudah dibawah itu 2,79, jadi alhamdulillah sudah bagus,” ungkapnya.
Untuk diketahui, tim dari Ditjen Bangda-Kemendagri yang tergabung dalam TPIP berjumlah 4 (empat) orang dan diketuai oleh bapak Aditya.
“Kita berharap dari rapat ini, perbaikan laporan dan kinerja TPID dapat terus meningkat, dan kita dapat mempertahankan dan menekan laju Inflasi, sehingga optimalisasi dana APBD dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)
