FAJAR, NUNUKAN – Menanggapi Rancangan APBD 2024, Fraksi fraksi DPRD Nunukan menyampaikan pandangan umum, hal ini dimaksudkan sebagai masukan dan saran terhadap Ranperda yang nantinya akan menjadi kesepakan bersama dan dilaksanakan pada tahun mendatang.
Sebanyak lima Fraksi DPRD Nunukan melalui Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Penyampaian Nota Keuangan APBD 2024.
Fraksi fraksi itu meliputi, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PPN dan Fraksi GKP.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, Fraksi Hanura mengawali penyampaian pemandangan umumnya disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Hanura, Triwahyuni.
Fraksi ini memberikan sejumlah catatan terhadap asumsi kebijakan anggaran 2024 sebesar Rp 1.6 trilyun lebih.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Hanura meminta pemerintah daerah agar meningkatkan target PAD disegala sektor.
Fraksi yang diketua Hj Nikmah ini menilai bahwa ada penurunan target pendapatan asli daerah pada 2024 sebesar 5,33 persen.
“Target PAD sangat perlu untuk tahun berikutnya karna dapat menjadi acuan dasar pengutan retribusi,” kata Juru Bicara Fraksi Hanura, Triwahyuni.
Salah satu catatan stategis dari Fraksi Hanura terhadap APBD 2024 itu, meminta pemerintah daerah tetap fokus pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Perekonomian dan Infrastruktur yang dapat mendorong peningkatan pembangunan di Sektor Pertanian, Tanaman Pangan Perkebunan dan Perikanan.
“ Kami dari Fraksi Hanura juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar tetap memperhatikan bantuan sosial dan dana hibah pada APBD 2024,” tambahnya.
Fraksi Demokrat menyambut baik Penyampaian Nota RAPBD 2024, Fraksi ini mengapresiasi kenaikan pendapatan daerah 2024.
“ Tentu hal ini diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja, pelayanan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Juru Bicara Fraksi Demokrat, Robinson Totong.
Untuk itu, tambahnya, APBD 2024 disusun dengan pendekatan kinerja yang tentunya bermuara pada prinsip efektif, efisien ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat Nunukan.
Mencermati penyampaian Nota RAPBD 2024, Fraksi Demokrat menyarankan agar Pemerintah Daerah juga memfokuskan realiasi APBD di Bidang Pembangunan SDM dan Kesehatan serta Pemerataan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan diseluruh Kecamatan Kabupaten Nunukan.
Terhadap penurunan proyeksi PAD 2024 sebesar -5,33 Persen, Fraksi Demokrat meminta penjelasan pemkab Nunukan terkait hal tersebut.
Demikian juga asumsi realisasi APBD 2024 terhadap pelayanan dasar yakni Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.
“ Sejauhmana APBD 2024 berpihak, karena saat ini terjadi lonjakan harga bahan pokok terutama beras akibatcuaca ekstrim el-Nino, program apa saja dan berapa anggaran yang direncanakan untuk menangani hal ini,” ungkapnya.
Rapat Paripurna Pemandangan Umum Frkasi terhadap APBD 2024 berlangsung hikmat, Organisasi Prangkat Daerah menyimak penyampaian pandangan umum tersebut.
Karena setiap APBD 2024 merupakan acuan atau landasan yang dijadikan pedoman dalam pembangunan Kabupaten Nunukan tahun depan.
Seperti pandangan umum yang disampaikan fraksi PKS, banyak hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah di tahun mendatang.
Fraksi PKS merinci sejumlah program yang didasari oleh aspirasi masyarakat, diantaranya mengusulkan rumah singgah pasien untuk membantu pasien dan keluarga apabila berobat dirumah sakit.
“ Adanya rumah singgah ini tentu dapat meringankan beban pasien dan keluarganya terutama soal biaya bagi pasien yang di rawat di RSUD,” kata Andre Pratama Juru Bicara Fraksi PKS.
Selain itu Fraksi PKS juga berharap agar pemerintah daerah meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di RSUD yakni membangun Poliklinik rumah sakit.
Demikian juga dengan infrastruktur akses penyeberangan Sebatik – Nunukan, Sei Jepun –Mantikas maupun pelabuhan bambangan. Hal ini perlu perhatian serius dan perhatian khusus pemerintah agar memperbaiki fasilitas dermaga tersebut.
“ Pustu pustu di sejumlah desa aliran sungai sembakung, desa tabol dan desa laju tepian harus direhab total dan menempatkan tenaga medis secara permanen juga harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ungkapnya.
Terkait jalan padaelo di desa tanjung aru kecamatan sebatik timur juga perlu perhatian serius pemkab Nunukan.
Karena hal ini sudah disepakati bersama melalui hearing antara warga dan anggota legislatif untuk diprioritaskan pada tahun depan.
“ Yang menjadi keluhan masyarakat juga, distribusi gas 3 kg tidak merata, kami minta pemkab menyelesaikan permasalahan ini dengan penambahan pangkalan LPG,” tambahnya.
Mencermati penyampaian pengantar Nota APBD 2024, Fraksi PPN mengharapkan agar Pemerintah Daerah menjamin pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat Nunukan khususnya di wilayah empat Kabudaya dan Krayan.
Sektor pertanian memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat, karena itu Fraksi gabungan ini meminta perhatian pemerintah agar memprioritaskan sektor tersebut dengan menganggarkan pembukaan dan peningkatan jalan usaha tani serta mengupayakan ketersediaan pupuk memadai.
“ Termasuk Infrastruktur jalan di wilayah empat yang menghubungkan antar desa dan kecamatan yang nantinya menjadi akses jalan provinsi dan nasional.” Kata Juru Bicara PPN, Joni Sabindo.
Menurut Fraksi Perjuangan Pembangunan Nasional, masih banyak infrastruktur yang harus dibenahi di wilayah empat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan telekomunikasi.
Hal ini kata Joni Sabindo membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah pada tahun yang akan datang.
Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, tentu memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Nunukan.
Pandangan Umum Fraksi Gerakan Karya Pembangunan menyoroti Sektor Pendidikan dan Kesehatan Sesuai dengan hasil penjaringan aspirasi atau reses yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD terdapat aspirasi yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.
Pendidikan merupakan sebuah proses membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual namun juga mampu mengembangkan spiritual.
Legislatif dan Eksekutif selalu mengupayakan kualitas Pendidikan, akses layanan pendidikan seperti perbaikan gedung sekolah, ruang kelas, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Namun menurut Fraksi GKP masih ada beberapa sekolah peningkatan sarana dan prasarana nya seperti Pembangunan Pagar Sekolah SDN 004Nunukan, sekolah tersebut belum memiliki pagar dibagian belakang RKB.
Selanjutnya, akses jalan menuju SMAN 2 Nunukan Selatan juga perlu ditingkatkan karena akses jalan tersebut masih berupa tanah merah yang rawan kecelakaan jika musim hujan.
Dibidang Kesehatan, Kabupaten Nunukan memiliki 18 Puskesmas yang menyebar di seluruh Kabupaten Nunukan, Fraksi GKP menemukan adanya permasalahan yang dialami mayoritas Puskesmas.
Adapun permasalahan tersebut antara lain yaitu perlu adanya peningkatan jumlah tenaga medis di setiap puskesmas, seperti dokter, perawat, dan bidan agar masyarakat setempat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
“ Akses jalan menuju puskesmas masih banyak yang perlu adanya peningkatan,Kurangnya Daya Listrik serta Tidak adanya Genset yang memadai untuk menunjang kelistrikan jika terjadi pemadaman listrik,”kata Juru Bicara Fraksi GKP, Hj Nursan SH.
Belum adanya pengelolaan limbah medis secara mandiri dimana pengelolaan limbah medis di Kabupaten Nunukan masih dikelola oleh Pihak Ketiga dan membutuhkan biaya yang besar. Hal ini tidak hanya terjadi di Puskesmas namun juga terjadi di RSUD Nunukan. Diharapkan ke depannya pengelolaan limbah medis ini, bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Fraksi GKP meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menambah armada mobil jenazah yang bisa ditempatkan di setiap Puskesmas, karena dengan armada yang tersedia sekarang masih kurang menunjang pelayanan kepada Masyarakat yang membutuhkan.
Perlu adanya peningkatan besaran Dana Insentif bagi Kader Posyandu yang hanya sebesar Rp100.000,-perbulan,nilai tersebut sangat kurang apalagi dengan kondisi yang sudah beberapa tahun ini tidak pernah kader mendapatkan insentif.
Kader posyandu merupakan penggerak utama dalam pelaksanaan kegiatan posyandu. Kader posyandu memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan kasus stunting, mereka adalah sebagai pelayan kesehatan, mengadakan sosialisasi dan penyuluhan, penggerak dan pemberdaya masyarakat, dan pemantauankesehatanmasyarakat.
Pemerintah, kata Fraksi GKP semestinya meningkatkan pendanaan bagi pelaksanaan kesehatan melalui kegiatan posyandu. Pendanaan yang memadai dapat dialokasikan dengan berbagai macam peralatan, pemberian makanan tambahan dan insentif kader.(*)
