FAJAR, TARAKAN– Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. (HC). H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, membuka Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana (Rakorda-PB) se-Kalimantan Utara di Lotus Panaya Hotel, Rabu (7/2).
Gubernur menerangkan, potensi bencana di Kaltara yang relatif tinggi baik dari segi jumlah kejadian maupun dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan. Hal ini merupakan pertanda bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan serta meminimalisir tingkat resiko bencana.
Menurutnya, upaya para pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan memengaruhi kesadaran serta pemahaman pengurangan resiko bencana perlu diwujudkan dan didokumentasikan untuk pencapaian yang terukur.
Ia mengatakan, dari rekap data kejadian bencana tahun 2023, diketahui bahwa kejadian bencana yang terjadi di Provinsi Kaltara adalah sebanyak 237 kejadian dengan rincian, bencana banjir sebanyak 28 kejadian, tanah longsor 35 kejadian, kebakaran bangunan 72 kejadian, serta kebakaran hutan dan lahan sebanyak 102 kejadian.
“Sebagaimana yang tertuang dalam undang undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa Pemerintah Daerah diberikan amanat untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerahnya dengan sebaik-baiknya sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca terjadinya bencana,” katanya
Tanggung jawab pemerintah daerah tersebut meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, melindungi dari dampak bencana dan melakukan pembangunan baik dalam bentuk fisik dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi resiko bencana dengan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Oleh sebab itu, dalam Rakorda PB tahun 2023 lalu, kita telah membahas mengenai upaya penguatan sinergitas pentahelix dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD),”katanya.
Selain itu Gubernur juga mengajak untuk selalu bersyukur, sebab dengan kerja yang solid, Indeks ketahanan Daerah Provinsi Kaltara pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai 0,43 (tingkat ketahanan daerah sedang).
“Nilai ini meningkat dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 0,27 (tingkat ketahanan daerah rendah). Nilai IKD ini menjadi bagian dari penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) yang merupakan instrumen penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kaltara pada RPJMD Provinsi Kaltara tahun 2021-2026,” urainya.
Alhasil, pada tahun 2023 Provinsi Kaltara memperoleh nilai IRB 148,16. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 nilai IRB Provinsi Kaltara adalah sebesar 157,47.
“Namun, walaupun nilai IRB kita mengalami penurunan, hal ini tentunya tetap menjadi perhatian bagi kita semua untuk terus berupaya mengurangi risiko bencana melalui peningkatan kapasitas. Pada Rakorda PB tahun 2024 ini, kita akan membahas mengenai upaya implementatif dalam membangun kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana,” harapnya.
Karena itu, Rakorda PB tahun ini mengusung tema Membangun Kapasitas Daerah Menuju Resiliensi Berkelanjutan. Sebab kapasitas merupakan kombinasi semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi, komunitas atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan.
“Sedangkan resiliensi secara teoritis merupakan kapasitas komunitas atau masyarakat untuk bertahan di hadapan potensi terpapar bencana. membangun kapasitas penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui upaya mitigasi (baik mitigasi struktural maupun nonstruktural), pelatihan, edukasi, pendampingan, serta penguatan kerja sama antar lembaga,” imbuhnya.
Ia berharap, membangun kapasitas menjadi komitmen dalam upaya pengurangan resiko bencana. Agar tujuan resiliensi berkelanjutan dapat sejalan dengan visi penanggulangan bencana dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (RIPB 2020-2044) dapat terwujud. Yaitu mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana Untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Ia mengapresiasi dukungan seluruh pemangku kepentingan pada tanggap darurat banjir dan longsor yang terjadi di Kaltara pada bulan September 2023 lalu. Utamanya kepada TNI/Polri dan seluruh instansi vertikal seperti Satker Kementerian PUPR yaitu Balai Prasarana Wilayah, Balai Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai di Provinsi Kaltara.
Selain itu juga mengapresiasi kepada BNPB yang telah memberikan bantuan logistik dan peralatan, serta Dana Siap Pakai (DSP) kepada Kabupaten Nunukan sebesar 750 juta rupiah dan Kabupaten Malinau sebesar 500 juta rupiah.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BNPB khususnya kepada kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M., yang telah bersedia datang ke Kaltara dan sekaligus menjadi Keynote Speaker pada Rakorda PB hari ini,”ujarnya.
Hadir dalam acara, Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Suriansyah, M.AP., Kepala Staf (Kasrem) 092/Maharajalilah Kolonel Infanteri, Utten Simbolon, S.IP Komandan Kodim (Dandim) 0907/Tarakan Letnan Kolonel (Letkol) Kav Jhon Budiman Cristian simarmata, Polda Kaltara, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltara Robby Yuridi Hatman, S.Sos.M.T., Forkopimda Provinsi Kaltara, Forkopimda Kota Tarakan.(*)
