FAJAR, TANA TIDUNG — Salah seorang warga KTT, Natalius Jhon turut mempertanyakan soal pembangunan pusat pemerintahan Kab Tana Tidung.Dan mendukung keresahan beberapa masyarakat ktt utamanya terkait kejelasan hak-hak pada Rencana Proyek pembangunan di atas Lahan seluas 400 hektare lebih tersebut.
Natalius Jhon menyampaikan dukungannya terhadap permasalahan lahan didalam pembangunan pusat pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung. Ia turut mendukung adanya transparansi dalam pembangunan Puspem (pusat pemerintahan) tersebut.
Dia mengatakan seharusnya ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Sekarang ini era keterbukaan informasi,sudah sewajibnya pemerintah menyampaikan informasi-informasi secara lebih terbuka kepada masyarakat agar masyarakat pun bisa mengawal jalannya tata kelola pemerintahan yang baik.
“Sampai saat ini saya belum melihat adanya plot anggaran yang jelas dalam tahapan pembangunan yang sedang berlangsung saat ini. Belum lagi tahapan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sebelum pembangunan puspem itu sama sekali tidak dijalankan. Sejauh pengamatan saya belum dijalankan pemerintah,” ungkapnya. ujarnya.
Menurutnya wajar saja jika masyarakat mempertanyakan terkait hal itu dan mendesak pihak-pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan puspem tersebut.
“Dibanyak tempat biasanya masalah-masalah begini menjadi permasalahan serius dan dikemudian hari tidak jarang juga ada orang-orang yg ditangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena adanya indikasi penyelewengan anggaran,” tegasnya.
Dia berharap kedepan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan KPK turun tangan untuk mencermati kasus ini karena ini merupakan salah satu mega proyek yang berjalan di kaltara saat ini. Pembangunan puspem yang menggunakan lahan seluas ±400 Ha itu bukanlah proyek yang kecil.
“Sebagai masyarakat yang peduli saya menyayangkan atas sikap yang diambil oleh pemerintah saat ini,” tutupnya.
Sementara Kepala Dinas PUPR Tana Tidung, Hadi Aryanto kembali tak merespons terkait isu pembangunan Puspem Tana Tidung. (*)
