FAJAR, TANJUNG SELOR — DPD Hanura Kaltara angkat suara terkait beredarnya sejumlah rekomendasi kepada sejumlah calon kepala daerah.
Utamanya kandidat bakal calon gubernur Kaltara. Bahkan sudah ada klaim dari salah satu kandidat gubernur, jika rekomendasi tersebut merupakan bentuk dukungan resmi partai.
Kepada FAJAR, Ketua Penjaringan kandidat Kepala Daerah DPD Partai Hanura Kalimantan Utara, Mursalim Kahar mengatakan, jika surat yang diterima para kandidat tersebut baru berupa surat tugas. Surat tersebut diberikan kepada semua calon yang mendaftar ke Partai Hanura.
Dia pun mengomentari salah satu calon yang sudah mengklaim surat tersebut sebagai rekomendasi dukungan. “Terkait surat tugas yang telah dikeluarkan DPP Hanura ke Pak Sulaiman. Itu surat tugas yang diberikan ke seluruh bakal calon yang mendaftar,” jelasnya saat ditemui di kantor DPD Hanura Kaltara, siang tadi.
Dia pun menyebutkan ada beberapa poin inti yang menjadi isi surat tugas tersebut. Pertama, kata dia, adalah mencari koalisi untuk mencukupi syarat dukungan minimal. Kemudian yang kedua adalah mencari pasangan.
“Yang ketiga terkait masalah survei dan elektabilitas. Terkait surat keputusan (B.1-KWK). Setelah semua tahapan dilalui, karena masih ada fit and propert test yang mesti dilalui oleh calon gubernur dan dilakukan di tingkat pusat,” ujarnya.
Surat keputusan tersebut nantinya akan diteken oleh ketua umum dan sekjen sebagai bentuk dukungan resmi dan final dari partai. Surat final itu pun bisa digunakan oleh kandidat sebagai salah satu dokumen persyaratan untuk mendaftar ke KPU. (*)
