FAJAR, TANJUNG SELOR — Sebuah kontroversi muncul di Tanjungselor, Kalimantan Utara, terkait biaya masuk yang dianggap terlalu tinggi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanjung Selor. Para orang tua dan wali murid mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kebijakan baru yang menetapkan biaya masuk yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain di wilayah tersebut.
MAN Tanjung Selor, yang dikenal dengan reputasi akademisnya yang baik, telah menetapkan biaya masuk sebesar Rp 4.445.000 Untuk laki – laki sedangkan wanita di bandrol sebesar Rp.4.725.000 juta per siswa dengan berbagai rincian seperti Kaos,baju sekolah,dan lain-lainuntuk tahun ajaran baru. Besarannya biaya ini jauh melebihi standar biaya masuk sekolah-sekolah negeri lain di Kalimantan Utara.
Menurut beberapa orang tua, kenaikan drastis ini tidak sesuai dengan kenaikan biaya hidup atau inflasi di daerah tersebut.
“Saya merasa sangat terkejut dengan kebijakan baru ini,peningkatan biaya ini sangat memberatkan bagi kami karna sifatnya memaksa sedangkan harga di pasar jauh berbeda dengan yg di jual koprasi MAN tanjung Tanjung selor dan yang anehnya lagi untuk praktek pengabdian masyarakat (PPM) itu di lakukan siswa pada semester akhir di kelas 11, sementara untuk struk pembayaran di minta pihak sekolah di awal siswa mendaftar,pertanyannya uang PPM yang mengendap selama dua tahun itu di gunakan untuk apa? ,” ujar salah satu orang tua murid yang enggan disebutkan namanya, dikutip Kaltaraa1.
Para pengamat pendidikan dan aktivis juga menyoroti kebijakan ini sekolah memaksa murid untuk membeli, sedangkan pemerintah sudah mensubsidi sekolah Negri gratis sampai dengan 12 Tahun, itu artinya Tujuan pemerintah menerapkan wajib belajar 12 tahun merupakan upaya untuk mencerdaskan bangsa. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia.
Dengan tegas mereka menekankan pentingnya keterbukaan dalam penetapan biaya agar tidak memberatkan masyarakat kurang mampu.
Hingga saat ini, pihak sekolah belum memberikan tanggapan resmi terkaitkeluhan dari masyarakat ini. Sementara itu, sejumlah orang tua berencana untuk mengadakan pertemuan untuk menyampaikan aspirasi mereka dan mencari solusi bersama.(*)
