FAJAR,JAKARTA — Salah satu organisasi masyarakat (Ormas), Pimpinan Pusat (PP) Muhammdiyah akhirnya memberi keputusan menerima izin usaha pertambangan atau IUP.
Ini sesuai dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan terbaru mengenai izin usah tambang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 76 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 70 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.
Salah satu Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas persetujuan ini diambil dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah.
“Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui,” kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas dikutip, Kamis (25/7/2024).
Lanjut, dalam persetujuan yang diterima ini ada juga beberapa catatan. Diantaranya, Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan.
Kemudian Muhammadiyah juga diharapkan bisa menjalin hubungan baik tentunya dengan masyarakat yang terdampak tambang.
“Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir,” ujarnya.
“Di situ juga ada hitung-hitungannya. Rapat tersebut berlangsung sekitar dua pekan lalu,” tuturnya. (*)
