FAJAR, MAKASSAR — Langkah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam menerima konsesi tambang dari pemerintah menimbulkan kekecewaan dari warganya.
Seperti diketahui, Ketua Umum Muhammadiyah, Prof. KH. Haedar Nashir, menegaskan bahwa keputusan Muhammadiyah untuk mengelola tambang bukanlah hasil dari tekanan sosial atau ikut-ikutan.
Keputusan itu ditetapkan melalui pertimbangan matang. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat konsolidasi nasional di Yogyakarta pada 28 Juli 2024.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mut’i, ia menyampaikan bahwa keputusan ini dibuat setelah melalui pengkajian komprehensif oleh para ahli dari berbagai bidang.
Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan berbagai pertimbangan dan persyaratan ketat.
Salah seorang tokoh muda Muhammadiyah asal Kabupaten Jeneponto bernama Abdul Salam mengaku kecewa atas putusan tersebut.
Meskipun demikian, sebagai bagian dari kader Muhammadiyah, Abdul Salam mengaku tetap harus tunduk pada keputusan PP.
“Jika Muhammadiyah menerima konsesi tambang, meskipun kecewa, secara pribadi, saya akan menghormati dan sami’naa wa atha’naa,” ujar Abdul Salam kepada fajar.co.id, Minggu (28/7/2024).
Guru Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK) MTs Muhammadiyah Panaikang Kabupaten Bantaeng ini mengatakan, seluruh kader dan warga diharapkan untuk ikut menerima keputusan tersebut.
“Diharapkan kepada semua Kader dan Warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia, khususnya di Jeneponto dan bantaeng, Sulsel secara umum untuk tidak menjadikannya sebagai suatu masalah,” tukasnya.(*)
