FAJAR, TANJUNG SELOR – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Bertius, S.Hut menjelaskan sejumlah indikator lolosnya provinsi ke 34 ini dari Middle Income Trap.
Salah satunya adalah kebijakan penggunaan produk lokal yang massif ke segala lini. Menurutnya, menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal secara otomatis berdampak pada income mereka.
“Yang utama menumbuhkan ke masyarakat mencintai produk kita sendiri, sehingga otomatis yang dihasilkan oleh masyarakat akan menghasilkan income bagi masyarakat tersebut,” jelasnya.
Ia menyebutkan dengan dorongan produk lokal melalui dukungan kebijakan pemerintah daerah dapat menyentuh perekonomian masyarakat.
“Akhirnya kembali lagi ke kebijakan Pak Gubernur untuk mendorong kita memaksimalkan produk lokal dan home industri memastikan kita bisa terus meningkat perekenomian ditambah dukungan investasi yang masuk di Kaltara,”terangnya.
Dikatakannya melalui penggunaan produk lokal kebijakan selalu mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.
“Karena kita menggunakan pangan lokal otomatis masyarakat lokal bisa berproduksi, kemudian produksinya itu bisa menjadi duit dibeli, otomatis daya belinya masyarakat kita juga akan naik,” ucapnya.
Dalam kebijakannya, lanjut Bertius, Gubernur selalu mendorong pelaku UMKM dengan produk lokalnya seperti batik, singal dan produksi kerajinan lainnya untuk terus maju sehingga perekonomian Kaltara bergerak.
Indikator lainnya, kata Bertius, berupa dukungan kebijakan pemerintah daerah adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) Hal ini berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat pada produk pangan lokal.
“Melalui dukungan investasi masuk seperti ke Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, para pekerjanya membutuhkan logistik makanan pangan sehingga petani lokal dengan hasil panennya jadi terbeli,”terangnya.
Seperti diketahui, pemerintah melakukan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia, walaupun hingga sekarang perekonomian masih terpusat di pulau Jawa.
Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan bisa keluar dari middle income trap, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen belum cukup, sehingga harus bisa didorong berkisar 6-7 persen yang disertai investasi yang tumbuh 6,8 persen hingga dua dekade mendatang.
“Kalau kita lihat per provinsi, Jakarta ini sudah lolos middle income trap. Jakarta pendapatan per kapitanya 21 ribu dan provinsi lain yang juga sudah lolos middle income trap berdasarkan pendapatan per kapita, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltara),”kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Menurutnya, jika ingin melihat bagaimana cara mengerek pendapatan per kapita suatu provinsi, bisa berpatokan di antaranya ke provinsi-provinsi tersebut.
“Sebetulnya kita bisa melihat berbagai provinsi di Indonesia sebagai contoh bagaimana kita bisa mengerek sebagian besar provinsi lain agar secara nasional kita bisa lolos middle income trap,” ujar Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan jika Indonesia bisa lolos middle income trap di tahun 2045 nanti perekonomian RI bisa menjadi 9 triliun dolar AS. (*)
