FAJAR, TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara hingga kini masih terus melakukan upaya pembangunan infrastruktur di wilayah provinsi ke-34 Indonesia ini, tak terkecuali di bidang cipta karya.
Informasi yang dihimpun Radar Kaltara, tahun 2024 ini Pemprov Kaltara mengucurkan anggaran sebesar Rp 167.761.757.652 untuk Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim).
Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya DPUPR-Perkim Kaltara, Ayub Reydon Lumban Tobing mengatakan, dari total anggaran sekitar Rp 167 miliar ini, realisasinya hingga akhir Agustus 2024 baru berada di angka sekitar 30 persen.
“Jumlah paket di Cipta Karya itu sebanyak 237 kontrak, yang mana 134 di antaranya sudah berkontrak,” ujar Ayub kemarin.
Sementara yang belum berkontrak itu, lanjut Ayub, posisinya masih proses antre di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Sebagian besar dari paket yang belum berkontak itu adalah yang sifatnya penunjukan langsung (PL).
“Untuk yang lelang, itu masih ada, tapi jumlahnya sudah tidak banyak, sudah tidak sampai 10 paket lagi, di antaranya gedung kantor gubernur, serba guna Polda Kaltara, kubah perpustakaan, termasuk menara masjid di Tarakan,” tuturnya.
Menurutnya, waktu yang tersisa saat ini terbilang sudah cukup mepet, sehingga kemungkinan ada perpanjangan waktu atau optimasi pekerjaan.
Misalnya seperti pembangunan rumah jabatan (rumjab) wakil gubernur (wagub) Kaltara di pusat pemerintahan Provinsi Kaltara itu kemungkinan akan dilakukan optimasi. “Ini karena jumlah anggaran dan waktu sudah tidak berimbang,” sebutnya.
Adapun untuk tren realisasi keuangan di Bidang Cipta Karya tahun-tahun sebelumnya itu di angka 80-90 persen dari total anggaran yang diterima. Oleh karena itu, pihaknya tetap optimistis bahwa realisasi di akhir tahun bisa optimal.
“Yang jelas kita memprioritaskan yang murni dulu. Untuk yang perubahan, itu akan disesuaikan dengan situasi yang ada ke depan.
Sementara ini kendala kita itu di antaranya cuaca yang tidak menentu, serta material yang didatangkan dari luar daerah,” akunya.
Prinsipnya, berbagai upaya terus dilakukan oleh pihaknya untuk mengejar percepatan realisasi kegiatan dan keuangan dari pekerjaan yang dilaksanakan, salah satunya dengan intens melakukan konfirmasi per dua minggu dengan ULP. (iwk/JPG)
