FAJAR, TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat komitmennya dalam memajukan budaya literasi masyarakat melalui sinergi lintas sektor.
Dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi 2024 yang digelar di Tanjung Selor belum lama ini, berbagai pihak dari pemerintah, legislatif, komunitas literasi, hingga masyarakat sipil bersatu merancang langkah strategis untuk menciptakan ekosistem literasi yang inklusif.
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltara, Suwarsana, menekankan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca, tetapi juga pintu menuju pengembangan masyarakat yang mandiri dan kompetitif.
“Meningkatkan budaya literasi adalah tugas bersama. Ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menciptakan ekosistem literasi yang mendukung pendidikan, pemberdayaan, dan inovasi,” jelasnya pada pekan ini.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai program strategis dibahas, termasuk pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini bertujuan menjadikan perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui layanan yang inklusif, seperti pelatihan keterampilan digital dan kegiatan edukatif lainnya.
“Kami percaya, perpustakaan bukan hanya tempat membaca buku. Ia adalah pusat pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang dapat membuka peluang baru, khususnya bagi masyarakat pedesaan,” tambah Suwarsana.
Selain itu, fokus juga diberikan pada penguatan peran perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat sebagai ujung tombak literasi di tingkat akar rumput. Sekitar 10 pemangku kepentingan non-perpustakaan turut hadir, termasuk DPMPD, Biro Pemerintahan, kepala desa, dan lurah.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan pandangan strategis mengenai optimalisasi perpustakaan desa untuk mendukung pembangunan manusia.
Forum ini juga menjadi ruang diskusi interaktif untuk mencari solusi inovatif terkait tantangan literasi, seperti minimnya akses bahan bacaan, infrastruktur perpustakaan, dan pemanfaatan teknologi digital.
“Harapan kami, hasil dari pertemuan ini mampu melahirkan kebijakan strategis dan operasional yang lebih terarah, sehingga literasi dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” kata Suwarsana.
Dengan semangat kolaborasi, Kaltara berkomitmen menjadi pelopor transformasi literasi berbasis inklusi sosial di Indonesia. Upaya ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang-peluang baru di bidang pendidikan, ekonomi, dan teknologi.
“Literasi adalah kunci. Melalui sinergi lintas sektor, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga memberikan masyarakat alat untuk meraih masa depan yang lebih baik,” pungkas Suwarsana optimis. (**)
Kaltara Dorong Budaya Literasi Melalui Kolaborasi Multi-Pihak
FAJAR, TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat komitmennya dalam memajukan budaya literasi masyarakat melalui sinergi lintas sektor.
Dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi 2024 yang digelar di Tanjung Selor belum lama ini, berbagai pihak dari pemerintah, legislatif, komunitas literasi, hingga masyarakat sipil bersatu merancang langkah strategis untuk menciptakan ekosistem literasi yang inklusif.
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltara, Suwarsana, menekankan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca, tetapi juga pintu menuju pengembangan masyarakat yang mandiri dan kompetitif.
“Meningkatkan budaya literasi adalah tugas bersama. Ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menciptakan ekosistem literasi yang mendukung pendidikan, pemberdayaan, dan inovasi,” jelasnya pada pekan ini.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai program strategis dibahas, termasuk pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini bertujuan menjadikan perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui layanan yang inklusif, seperti pelatihan keterampilan digital dan kegiatan edukatif lainnya.
“Kami percaya, perpustakaan bukan hanya tempat membaca buku. Ia adalah pusat pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang dapat membuka peluang baru, khususnya bagi masyarakat pedesaan,” tambah Suwarsana.
Selain itu, fokus juga diberikan pada penguatan peran perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat sebagai ujung tombak literasi di tingkat akar rumput. Sekitar 10 pemangku kepentingan non-perpustakaan turut hadir, termasuk DPMPD, Biro Pemerintahan, kepala desa, dan lurah.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan pandangan strategis mengenai optimalisasi perpustakaan desa untuk mendukung pembangunan manusia.
Forum ini juga menjadi ruang diskusi interaktif untuk mencari solusi inovatif terkait tantangan literasi, seperti minimnya akses bahan bacaan, infrastruktur perpustakaan, dan pemanfaatan teknologi digital.
“Harapan kami, hasil dari pertemuan ini mampu melahirkan kebijakan strategis dan operasional yang lebih terarah, sehingga literasi dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” kata Suwarsana.
Dengan semangat kolaborasi, Kaltara berkomitmen menjadi pelopor transformasi literasi berbasis inklusi sosial di Indonesia. Upaya ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang-peluang baru di bidang pendidikan, ekonomi, dan teknologi.
“Literasi adalah kunci. Melalui sinergi lintas sektor, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga memberikan masyarakat alat untuk meraih masa depan yang lebih baik,” pungkas Suwarsana optimis. (**)
