FAJAR, TARAKAN – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Adi Nata Kusuma melaksanakan reses perdananya di Kota Tarakan.
Tepatnya di Tanjung Batu, Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur pada Jumat (15/11/2024).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Senator atau Anggota DPD RI asal Kaltara, Herman, yang akrab disapa Kemper, sebagai wujud sinergi baru antara anggota legislatif muda.
Reses dilakukan dengan menggelar pertemuan tatap muka bersama warga pesisir yang mayoritas nelayan dan petani rumput laut itu.
Adi menegaskan pentingnya perhatian terhadap permasalahan warga pesisir.
“Dulu, saat saya masih calon, saya sering datang ke sini. Alhamdulillah, sekarang sudah resmi menjadi anggota DPRD. Setiap ke Tarakan, saya akan selalu menyempatkan diri hadir di Tarakan Timur, khususnya Tanjung Batu, karena memiliki ikatan emosional,” ujar politisi muda dari Partai Golkar itu.
Masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan, seperti pendidikan anak di pesisir, penghapusan BPJS Kesehatan, pemberian beasiswa, hingga pengembangan kampung wisata.
Dalam kesempatan itu, Ketua RT 23, Arifuddin, dan Ketua RT 17, Udin Samsuddin, mengusulkan agar pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan warga, khususnya dalam layanan kesehatan dan pendidikan.
“Kami berharap warga pesisir, khususnya di sini, bisa diprioritaskan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan melalui BPJS dan beasiswa pendidikan agar anak-anak kami lebih diperhatikan,” ungkap Arifuddin.
Senada, Udin menambahkan pengajuan beasiswa sering kali terbatas, sehingga hanya sedikit warga yang menerima.
“Kami harap program beasiswa dapat diperluas untuk anak-anak dari wilayah pesisir seperti kami,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, baik Adi maupun Herman Kemper turut memberikan penjelasan.
Di mana masalah BPJS sering kali muncul akibat minimnya kesadaran masyarakat untuk mengurusnya sejak awal.
“Kadang kita malas mengurus BPJS dan baru peduli ketika sakit. Padahal, BPJS ini sangat penting,” bebernya.
Adi Nata Kusuma dan Herman Kemper juga mengungkapkan rencana kerja sama dengan Ombudsman untuk mengatasi kendala birokrasi yang sering dihadapi masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, masyarakat dapat melaporkan kendala administrasi langsung melalui RT setempat ke call center Ombudsman.
“Kami sedang merancang program kerja sama dengan Ombudsman. Ke depannya, jika ada kesulitan birokrasi, masyarakat dapat melapor langsung melalui RT dan terhubung ke Ombudsman,” pungkasnya.(*)
