FAJAR, TANJUNG SELOR – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tanjung Selor, ibu kota Kaltara. masih menjadi masalah yang terus berlanjut. Fenomena ini mendapat perhatian serius dari banyak pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.
Sebagai langkah responsif, DPRD Kaltara berencana memanggil Pertamina dan sejumlah pihak terkait guna mencari solusi atas masalah antrean BBM yang mengular ini.
Menurut Muddain, Wakil Ketua II DPRD Kaltara, alokasi BBM untuk sektor darat dan laut sebenarnya sudah mencukupi kuotanya. Namun, masalah antrean panjang di SPBU masih terjadi, yang menyulitkan masyarakat, terutama sopir dump truck dan angkot.
“Di Kaltara, kuota BBM untuk darat dan laut sudah tercukupi, tapi antrean panjang ini tetap terjadi. Sangat disayangkan, kita melihat para sopir dump truck dan angkot harus antre berjam-jam. Bahkan, kendaraan pribadi masyarakat juga terpaksa ikut antre,” ujar Muddain saat ditemui oleh Radar Tarakan di Tanjung Selor.
Muddain, yang juga anggota Partai Demokrat, menambahkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pertamina, Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM), serta Biro Ekonomi untuk membahas solusi yang tepat.
“Kami akan duduk bersama untuk mencari jalan keluar terkait antrean BBM ini. Masyarakat jangan sampai terus menderita akibat masalah ini,” tegasnya.
Selain masalah BBM, Muddain juga menyinggung beberapa isu lain yang perlu mendapat perhatian bersama, seperti masalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Kaltara.
“Kami akan terus mengupayakan solusi untuk masalah-masalah ini. Harapannya, masyarakat Kaltara dapat mendapat perhatian dan layanan dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tandasnya. (iwk/JPG
