FAJAR, TARAKAN – Anggota DPRD Kaltara, Yancong telah melakukan reses sebanyak 5 kali di Kota Tarakan. Di antaranya, Tarakan Barat, Tarakan Utara dan Tarakan Tengah.
Namun, dalam reses kali ini, Yancong tak lagi menyerap aspirasi masyarakat. Melainkan meminta masukan dan saran dari masyarakat terkait pembangunan di Kaltara di tahun 2024.
“Karena anggaran tahun 2024 itu sudah berakhir, anggaran 2025 sudah selesai dibahas. Sehingga kita tidak lagi menyerap aspirasi,” ujar Yancong.
Ia menjelaskan penyampaian masyarakat yang mempertanyakan tak adanya kegiatan dari pemerintah provinsi. Sehingga ia jelaskan sesuai dengan mekanisme penggunaan APBD yang ada di tangan provinsi.
Yancong juga menerima keluhan dari masyarakat terkait sarana infrastruktur jalan di Kota Tarakan.
“Karena kewenangannya provinsi. Ya keluhnya biasa lah terkait jalanan yang belum mulus, jalanan berlubang. Ya tapi kita jelaskan bahwa memang ada anggaran untuk jalanan. Tapi kan terbagi untuk semuanya, seperti Nunukan, Tarakan dan wilayah lainnya,” jelasnya.
Politisi asal Gerindra itu menyebut, memang terdapat keterbatasan anggaran untuk infrastruktur jalan. Adapun anggaran Pemerintah Provinsi Kaltara hanya Rp 3 triliun yang dibagi-bagikan sesuai dengan skala prioritasnya. Adapun komposisinya, untuk belanja pegawai Rp 1 triliun, belanja pendidikan Rp 600 miliar, dan belanja kesehatan Rp 300 miliar.
“Berarti sudah Rp 1,9 triliun, sisa Rp 1,1 triliun. Lalu dibagi oleh kurang lebih dinas, badan dan kantor. Makanya ada dinas yang tidak mendapatkan anggaran untuk program dan kegiatannya,” bebernya.
Sehingga, Yancong mendorong agar pemerintah lebih intensif lagi perihal anggaran. Terlebih, jika terdapat potensi pengelolaan untuk APBD. Misalnya, terdapat Participating Interest (PI) sektor pertambangan sebesar 10 persen.
“Ini belum serius untuk menjalankan, padahal itu sudah ada Perdanya. Mudah-mudahan tahun 2025 masih ada PI 10 persen, karena itu ada masanya,” pungkasnya. (*)
