FAJAR, MALINAU – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pedalaman. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Desa Long Aran, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Senin (12/5/2025), yang turut dihadiri perwakilan masyarakat dari Kecamatan Pujungan dan Bahau Hulu.
Dalam dialog yang berlangsung di Balai Adat Desa Long Aran, Wagub secara langsung mendengarkan berbagai aspirasi warga. Didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, ia mencatat sejumlah persoalan krusial yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari keterbatasan akses listrik, fasilitas pendidikan, hingga air bersih.
“Kami hadir bukan sekadar mendengar, tetapi membawa komitmen untuk bertindak. Pendidikan, listrik, dan air bersih adalah hak dasar yang harus diwujudkan, tidak terkecuali bagi saudara-saudara kita di pedalaman,” tegas Ingkong Ala.
Ia menyoroti kondisi memprihatinkan fasilitas pendidikan tingkat menengah di wilayah tersebut. Di Kecamatan Pujungan, misalnya, hanya terdapat tiga ruang belajar, sehingga proses belajar mengajar harus dilakukan secara bergilir. Selain itu, laboratorium, ruang guru, dan fasilitas penunjang lainnya masih sangat terbatas.
“Saya sangat prihatin, dan ini akan kami dorong masuk dalam prioritas anggaran tahun 2026. Anak-anak kita di pedalaman juga berhak atas pendidikan yang layak,” ujarnya.
Tak hanya itu, kebutuhan listrik dan air bersih juga menjadi keluhan utama warga. Menanggapi hal tersebut, Wagub menginstruksikan agar pemerintah kecamatan bersama masyarakat mulai memetakan potensi energi terbarukan, seperti pembangkit mikrohidro, yang dapat menjadi solusi jangka panjang.
Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) juga menjadi perhatian. Warga berharap program ini dapat ditingkatkan demi memperlancar distribusi barang dan kebutuhan pokok ke wilayah perbatasan yang sulit dijangkau.
“Semua aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami perjuangkan agar bisa mulai direalisasikan tahun depan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dan komitmen kami sebagai pemerintah kepada seluruh masyarakat Kaltara, termasuk di wilayah paling pelosok,” tutup Wagub dengan penuh harap.
