FAJAR, TANJUNG SELOR — Bencana yang pada sejumlah wilayah di Kabupaten Nunukan dan Malinau mendorong kedua daerah tersebut untuk menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Alam. Di Nunukan, banjir hingga tanah longsor terjadi di Sembakung hingga Krayan, sementara di Malinau, curah hujan tinggi menyebabkan sejumlah wilayah terendam.
Menanggapi kondisi ini, BPBD Kalimantan Utara langsung mengambil langkah cepat. Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, menyatakan bahwa pihaknya telah turun tangan sebagai pendamping utama dan siap memberikan dukungan penuh, termasuk pengiriman personel satuan tugas (Satgas) ke wilayah terdampak.
“Dengan penetapan status tanggap darurat ini, posko siaga bencana harus segera berjalan. Kami dari provinsi siap mendampingi kabupaten dalam penanganan, sekaligus mendorong pemanfaatan anggaran Dana Tidak Terduga (DTT) secara optimal untuk kebutuhan darurat dan pasca-bencana,” ungkap Andi, Sabtu (25/5).
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dijadwalkan akan menggelar rapat pada Senin, 26 Mei untuk membahas kemungkinan penetapan status tanggap darurat di tingkat provinsi. Sesuai ketentuan, apabila dua atau lebih kabupaten telah menetapkan status tanggap darurat, maka provinsi dapat mengambil langkah serupa untuk memperkuat koordinasi dan respon bencana.
Jika status provinsi ditetapkan, maka bantuan logistik, operasional, serta penguatan posko siaga akan lebih mudah dikoordinasikan, termasuk kerja sama langsung dengan BNPB.
Penjabat Sekretaris Provinsi Kaltara, Bustan, mengapresiasi kesiapsiagaan dan respons cepat BPBD di tengah keterbatasan. Ia menyebut tim terus siaga selama 24 jam penuh dan menjaga komunikasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Dengan kondisi yang terbatas, tim tetap bergerak cepat dan maksimal. Kita juga terus membangun kolaborasi lintas sektor demi efektivitas penanganan,” jelasnya.
Bustan menegaskan pentingnya kolaborasi pentahelix, yaitu sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, serta dukungan aktif dari TNI/Polri dalam penanganan bencana.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menekankan pentingnya komunikasi erat antara BPBD provinsi dan pemerintah daerah. Ia berharap penanganan, mulai dari penetapan status hingga pemulihan pasca-bencana, berjalan terkoordinasi dengan pemda Malinau dan Nunukan.
