KALTARA.FAJAR.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan sikap tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Benny berpandangan, pernyataan Jokowi dalam menyikapi isu penundaan Pemili 2024 tidak tegas.
“Kami tetap menuntut Pak Jokowi untuk memberikan sikap yang tegas apakah setuju atau menolak keinginan sekelompok orang memperpanjang kekuasaan dengan menunda Pemilu. Sebab jawaban yang disampaikan beliau sekarang ini masih 50:50,” kata Benny kepada wartawan, Rabu (9/3).
Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat ini menyebut, Jokowi sebagai Kepala Negara harus mempunyai sikap tegas menolak usulan penundaan Pemilu. Bukan justru menyampaikan pernyataan yang multitafsir.
Sebagai Kepala Negara, lanjut Benny, Jokowi diminta untuk taat kepada konstitusi. Karena masa jabatan Presiden hanya diikut sertakan dua kali pemilihan.
“Presiden tidak ada pilihan lain harus menolak, sebab itu pelanggaran berat terhadap konstitusi dan sumpahnya pada saat pelantikan setia pada konstitusi. Itu sumpah presiden, saya baca lagi dalam konstitusi setia pada konstitusi,” tegas Benny.
Benny mengutarakan, meski rakyat berkehendak untuk tidak menggelar Pemilu dan masa jabatan Presiden diperpanjang, Jokowi sejatinya harus tetap menolak. Karena harus taat pada konstitusi.
“Harus dia tolak sebab itu melanggar konstitusi. Demokrasi kita bukan demokrasi seperti itu, demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional, demokrasi kehendak rakyat yang dibatasi konstitusi,” ungkap Benny.
Legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) ini berujar, Jokowi tidak punya pilihan lain untuk melanjutkan periode ketiga. Karena, konstitusi mengatur masa jabatan Presiden hanya dua periode.
“Jadi kalau rakyat ingin pak Jokowi tiga periode atau perpanjang masa jabatan harus menolak, karena sudah ada konstitusi yang ditetapkan sebelumnya bahwa jabatannya hanya dua periode dan dia setia untuk itu,” ujar Benny menandaskan.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara, Faldo Maldini membantah pernyataan Jokowi yang dianggap bersayap. Menurut Faldo, sikap Jokowi tegas pada konstitusi.
“Itu pikiran yang bersayap dari sebagian pihak yang disebutkan itu. Statemen Presiden sudah diucapkan, berarti sudah dapat dipahami. Tidak usah otak-atik gatuk,” kata Faldo dikonfirmasi, Senin (7/3) lalu.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengajak semua pihak untuk dapat memahami pernyataan Jokowi, dalam sebuah konstruksi kenegaraan.
“Saya kira kita berada dalam sebuah konstruksi kenegaraan. Jadi, ini harus dilihat dalam kerangka kenegaraan, jangan maunya Presiden, pengennya gini dan gitu dari elit-elit,” ujar Faldo.
Faldo menegaskan, tidak lagi perlu mengembangkan sikap Jokowi dalam merespons isu penundaan Pemilu. Dia tak menginginkan banyak pihak berimajinasi terkait wacana penundaan Pemilu yang saat ini ramai diperbincangkan publik.
“Saya kira tidak perlu dikembang-kembangkan lagi. Presiden sudah jelas bersikap. Jangan sampai, ada yang bikin imajinasi, kaget sama imajinasinya, terus marah sama imajinasinya sendiri. Kan aneh,” tegas Faldo.
Pernyataan Jokowi yang dianggap tidak tegas merespons penundaan Pemilu, karena menyebut isu tidak permasalahkan dalam negara demokrasi. Tetapi Jokowi menegaskan, akan taat pada konstitusi.
“Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi. Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” ungkap Jokowi dalam sebuah pemberitaan. (jawapos)
