Persoalan Perdagangan di Krayan
FAJAR, NUNUKAN — Pemprov Kaltara lambat mengambil sikap menyikapi masalah perdagangan yang kini terjadi di Kecamatan Krayan. Pemerintah pusat bahkan harus turun tangan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Adanya monopoli dagang yang membuat melonjaknya harga kebutuhan di Krayan membuat masyarakat setempat resah. Sistem perdagangan yang kembali sesuai kearifan lokal kini didesak, oleh warga setempat.
Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid mengaku sudah bersurat ke Pemprov Kaltara, untuk segera mengambil sikap. Namun sampai saat ini belum ada tindakan.
Saat ini masalah muncul karena hanya satu koperasi yang diberi kewenangan, sebagai penyuplai barang ke masyarakat. Ini lah yang menyebabkan harga melambung tinggi.
“Kami juga telah berupaya membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Tetapi memang sekarang kewenangan ada di Pemprov Kaltara, harus bersama dengan pusat untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.
Pihaknya akan kembali bersurat ke gubernur, yang nantinya akan diteruskan kepada BNPP, Kemendagri, Kemenlu dan sejumlah lembaga kementerian lainnya. Surat tersebut berkaitan dengan tuntutan masyarakat setempat.
Kemudian Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Robert Simbolon juga akan terus membantu memfasilitasi melalui KJRI di Kuching, Serawak terkait tuntutan masyarakat.(*)
