FAJAR, MAKASSAR — Penolakan atas Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2021 Pemprov Sulsel dinilai tak berdasar. Apalagi APBD tersebut sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pakar Tata Kelola Keuangan Negara, Bastian Lubis menilai DPRD Sulsel terlalu baper. Penolakan tersebut menurutnya tidak substansial, hanya didasari oleh ketersinggungan pribadi saja lantaran gubernur tak hadir dalam paripurna.
Rektor Universitas Patria Artha (UPA) tersebut, menganggap, bisa saja gubernur tak hadir dalam paripurna ketika memang sedang berhalangan. Apalagi sudah ada izin resmi karena sedang menyelenggarakan ibadah haji.
“Kalau penolakan hanya karena pak gubernur datang, itu sangat naif sekali dan kekanak-kanakan. Saya lihat dewan ini terlalu baper. Tidak ada hal yang substansi, karena BPK juga sudah menetapkan WTP atas laporan pertanggung jawaban tersebut,” ungkapnya.
Hasil opini WTP dari BPK menurutnya, membuktikan LPJ APBD 2021 sudah tak ada masalah. Artinya tak ada temuan yang substansi dan sangat urgen. “Jadi tak ada lagi alasan bagi dewan untuk menolak APBD 2021,” ungkapnya.
Dia berharap, DPRD Sulsel bisa objektif memberikan penilaian atas hasil-hasil kerja pemerintah. Pasalnya, kata dia, penolakan ini akan berdampak pada masyarakat nantinya.
“Ini tentu akan berdampak ke penggunaan anggaran tahun lalu. Ini yang akan menjadi masalah, karena tak bisa diimplementasikan ke tahun berikutnya. Tentu masyarakat yang dirugikan,” tambahnya. (*)
