Ada Retribusi Ilegal di Tanjung Selor, Ketua DPRD Bulungan Desak DLH Bertindak Tegas 

  • Bagikan
Ketua DPRD Bulungan, Kilat

FAJAR, TANJUNG SELOR – Warga di Ibu Kota Kalimantan Utara (Kaltara), Tanjung Selor saat ini harus lebih waspada. Khususnya, apabila ada oknum yang mengatasnamakan petugas penarikan retribusi sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bulungan.

Pasalnya, belakangan ini aksi yang dilakukan lebih dari satu orang ini terbilang masih marak. Sejumlah masyarakat pun banyak yang menjadi korbannya. Oknum ini mengincar di sejumlah pertokoan di Ibu Kota ini. Dengan bermodalkan secarik kertas yang dibuat seolah bukti penarikan retribusi sampah.

Namun, belakangan ini aksi oknum itu berhasil terekam salah satu CCTV warga. Tampak, video berdurasi lebih dari satu menit. Oknum wanita itu seolah tanpa canggung mendatangi sejumlah rumah dan pertokoan. Dan menunjukkan kertas penarikan retribusi sampahnya.

Warga yang merasa curiga akan gerak – gerik oknum tersebut. Akhirnya, meminta bukti identitas lainnya. Mulai dari surat tugas yang ditujukan terhadap oknum itu dari dinas terkait. Tetapi, lantaran tak dapat menunjukkan sehingga oknum itu segera pergi.

Hanya, berdasarkan pengakuan para korban. Aksi itu dilakukan tidak hanya satu kali. Sehingga dimungkinkan sudah cukup banyak oknum itu meraup keuntungan dari penarikan retribusi sampah yang diduga secara ilegal ini.

“Mudah-mudahan oknumnya itu dapat segera diamankan. Nanti ujung-ujungnya ditagih dengan yang petugas resmi. Bayar doble jadinya,” kata Ria salah seorang warga di Tanjung Selor. 

Sementara Ketua DPRD Bulungan, Kilat meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk tegas menindaki hal tersebut. Kata dia, selain merugikan negara, ini juga merugikan masyarakat lantaran menjadi korban pungutan liar. 

Apalagi retribusi yang didapatkan tak masuk dalam kas daerah. “Ini harus diseriusi oleh OPD terkait jangan sampai dibiarkan. Apalagi sudah menyangkut pidana. Sangat merugikan pemda dan masyarakat,” ungkapnya. 


Diapun berjanji akan menindak lanjuti hal tersebut. “Kalau OPD terkait masih mendiamkan, saya yang akan turun tangan. Kami akan telfon kepada dinasnya supaya masalah ini dituntaskan,” tambahnya. (*) 

  • Bagikan