FAJAR, TANA TIDUNG — Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali mencetak sejarah baru di era pemerintahannya. Tak hanya memiliki aset murni, kini Pemkab Tana Tidung bakal punya pusat pemerintahan baru yang representatif.
Ada kantor bupati dan DPRD Tana Tidung yang pembangunannya resmi dimulai, Senin, 10 Oktober. Proses groundbreaking
Desa Seludau, Kecamatan Sesyap Hilir menghadirkan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong.
Alue Dohong mengatakan lokasi pembangunan pusat pemerintahan Tana Tidung dulunya merupakan hutan produksi, dengan luas 405 hektare. Namun sekarang lahan tersebut sudah beralih menjadi milik pemkab.
Kata dia, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar berpesan agar pemda betul-betul serius membangun pusat pemerintahan tersebut. “Menjadikan kawasan baru ini kota yang tertata rapi, ramah lingkungan, dan indah,” ungkapnya, usai prosesi groundbreaking.
Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali memastikan pada masa pemerintahannya, pusat pemerintahan yang baru dan representatif telah terbangun. Lahan di sekitaran Bundaran Seludau pun telah siap.
Ibrahim Ali sudah memproyek total kebutuhan anggaran mencapai Rp365 miliar untuk dua bangunan tersebut. Namun karena keterbatasan kemampuan daerah, pihaknya baru menyiapkan Rp236 miliar untuk pematangan lahan serta pembangunan struktur kantor bupati dan DPRD.
Rinciannya, khusus untuk kantor bupati akan menelan anggaran Rp120 miliar hingga proses pembangunan sampai 2024. Di tahun pertama (tahun ini) dana yang disediakan sebanyak Rp60 miliar, lalu tahun kedua sebanyak Rp30 miliar, dan tahun ketiga Rp30 miliar.
Namun jumlah tersebut hanya cukup untuk struktur bangunan saja. Belum termasuk interiornya. Sementara untuk kantor DPRD anggarannya sebanyak 72 miliar. Jika termasuk interior, maka butuh dana sebanyak Rp92 miliar.
Tahun ini pihaknya mulai melakukan pematangan lahan. Kemudian akan berlanjut ke tender fisik lalu proses pembangunan. Diapun mengagendakan, jadwal peletakan batu pertama pada 9 Oktober mendatang.
Ibrahim Ali pun menargetkan pembangunan baik kantor bupati DPRD yang baru, akan rampung 2024 mendatang. Meski kondisi anggaran masoh terbatas, komitmennya untuk menghadirkan pusat pemerintahan yang layak untuk masyarakat. (*)
