FAJAR, TANJUNG SELOR — Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 pada Sabtu, 15 Oktober mendatang. Termasuk untuk wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).
Secara nasional total angaran untuk program Regsosek ini mencapai Rp3,3 triliun. Khusus di wilayah Kaltara, BPS menghabiskan anggaran Rp11,8 miliar selama program tersebut berjalan.
Plt Kepala BPS Kaltara, Slamet Romelan mengatakan, pihaknya mendapat penugasan langsung dari presiden, untuk melaksanakan Regsosek. Program ini akan berjalan selama empat bulan, hingga data tersebut siap dimanfaatkan oleh multi kementerian dan lembaga.
Khusus untuk wilayah Kaltara, kata dia, total anggaran untuk program ini mencapai Rp11,8 miliar. Dana tersebut untuk gaji petugas Regsosek di lapangan sebanyak 1.299 orang, akomodasi, hingga pelatihan petugas.
“Termasuk akomodasi ke wilayah yang aksesnya sulit. Kami siapkan akomodasi khusus bagi petugas di lapangan, utamanya wilayah yang sulit diakses atau daerah blank spot,” ujarnya, saat konferensi pers di kantornya siang tadi.
Statistik Ahli Madya BPS Kaltara, Basran mengatakan jika pendataan dilakukan oleh kementerian/lembaga, maka pendataan membutuhkan dana Rp12 triliun. “Namun dengan keterlibatan BPS, dana yang digunakan untuk seluruh proses Regsosek hanya Rp3,3 triliun,” ungkapnya.
Khusus petugas yang turun mendata akan mendapatkan gaji Rp3,9 juta. Mereka ditargetkan melakukan pendataan selama sebulan, untuk 250 kepala keluarga. Ada total 3.151 RT yang akan menjadi sasaran.
Pihaknya memahami, salah satu yang menjadi persoalan utama adalah masalah geografis. “Dari total jumlah RT yang menjadi target, ada 880 RT yang menjadi wilayah sulit diakses atau blank spot. Tentu kami menyiapkan akomodasi bagi petugas agar tetap melalukan pendataan di wilayah tersebut,” tambahnya. (*)
